REPUBLIKA.CO.ID, TUNISIA -- Juru bicara presiden Tunisia telah menyampaikan kembali sikap negaranya terhadap setiap bentuk campur tangan militer untuk diterapkan di Suriah. Laporan berita resmi Kantor Berita Tunisia, TAP, kemarin, menyampaikan, Tunisia tetap menyerukan penyelesaian politik di Suriah, tapi bukan dalam  bentuk campur tangan militer.

Menurut juru bicara Tunisia, pihaknya mengesampingkan keinginan untuk menyediakan senjata bagi Tentara Suriah Bebas. Tentara ini adalah milisi bersenjata yang menentang pemerintah Suriah. Menurutnya, penyediaan senjata itu merupakan bentuk campur tangan asing dan militer ke Suriah. Tunisia berharap menyatukan oposisi Suriah, ia mengatakan sebagaimana dilaporkan Xinhua, yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa (28/2).

Juru bicara itu, yang merujuk kepada "Konferensi Teman-teman Suriah" yang digelar pekan lalu di Tunisia, menyatakan bahwa konferensi tersebut tak mengesahkan suatu deklarasi atau pun saran tertentu untuk penyelesaian Suriah.

Suriah pada Senin (27/2) mengumumkan hasil referendum mengenai rancangan undang-undang dasar baru yang diselenggarakan sehari sebelumnya. Negara itu menyatakan lebih dari 89 persen pemilih yang memenuhi syarat mendukung piagam baru tersebut.

Namun, hasilnya tetap mengundang keraguan dari oposisi Suriah. Senin pagi, Menteri Dalam Negeri Suriah, Mohammad Chaar, mengatakan sebanyak 89,4 persen pemilih mendukung rancangan undang-undang dasar baru tersebut.

Chaar mengatakan dalam satu pernyataan bahwa sebanyak 8.376.447 warga, atau 57,4 persen pemilih yang memenuhi syarat, memberi suara mereka dalam referendum mengenai rancangan undang-undang dasar baru. Sebanyak 7.490.319 di antara mereka menyetujuinya dan 753.208 mengatakan "tidak". Ada 132.920 kertas suara yang tidak sah, atau sebanyak 1,6 persen kertas suara, kata Chaar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika