REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS), Hillary Clinton, Selasa (28/2) menyerukan untuk menerapkan sanksi baru AS atas Iran. Pihaknya juga mencatat bahwa sekutunya, seperti Jepang telah menghadapi situasi yang sulit saat mengurangi impor minyak dari Iran. 

Presiden AS, Barack Obama, pada 31 Desember lalu menyepakati pemberian sanksi kepada Teheran atas program nuklirnya. Sanksi itu mengarah pada lembaga-lembaga keuangan luar negeri yang berbisnis dengan bank sentral Iran atau lembaga keuangan Iran yang masuk dalam daftar hitam AS.

"Kita menerapkan sanksi baru terhadap Iran dengan agresif," kata Clinton ke dewan Senat, seperti diberitakan Reuters, Rabu (29/2). Dia menegaskan langkah itu ditujukan untuk menghambat kemampuan Iran untuk membuat bom atom dengan menguras pendapatannya dari ekspor minyaknya. Iran sendiri mengaku bahwa program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir dan kepentingan pengobatan.

Clinton mengulangi pernyataannya bahwa jajaran intelijen AS menyebutkan, Iran belum memutuskan untuk meneruskan program senjata nuklirnya. Tapi, lanjutnya, ada langkah penting untuk bekerja sama dengan negara-negara lain untuk tetap menekannya.

"Saya pikir, sudah jelas soal Iran dan sasarannya itu. Karena itulah kebijakan Presiden sudah jelas dan tidak akan berubah bahwa AS tetap mencegah Iran untuk menghasilkan senjata nuklir," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika