REPUBLIKA.CO.ID, BENGHAZI -- Para pemimpin suku dan politik Libya menyatakan daerah kaya minyak Cyrenaica adalah wilayah otonom. Pertemuan yang digelar di Benghazi, Libya timur, Selasa (6/3), dengan dihadiri oleh ribuan orang itu juga menyerukan Libya kembali ke federalisme.

"Satu sistem federal adalah pilihan wilayah Cyrenaica yang membentang dari kota pantai tengah Sirte ke perbatasan Libya-Mesir di timur,'' kata para pemimpin itu dalam satu pernyataan bersama.

Sebanyak 3.000 orang lebih menghadiri pertemuan puncak di Benghazi. Ahmed al-Zubair Senussi, anggota Dewan Transisi Nasional Libya, dipilih untuk memimpin daerah itu. Dewan interim Cyrenaica didirikan di bawah kepemimpinan

Sheikh Ahmed Zubair al-Senussi untuk mengelola urusan daerah dan membela hak-hak penduduknya.

Pemimpin sementara Libya, Mustafa Abdel Jalil, bersama Perdana Menteri sementara Libya, Abdel Rahim al-Kib, menolak proyek federalis semacam itu. Pemerintah mempromosikan program desentralisasi sebagai gantinya.

Pemimpin suku dan politik di bagian timur Libya mengatakan bahwa keputusan mereka berasal dari legitimasi konstitusi 1951. Konstitusi yang diadopsi di bawah monarki Idriss al-Senussi.

Ahmed al-Zubair Senussi adalah keluarga mendiang raja. Dia merupakan tokoh yang paling lama menjalani tahanan politik selama rezim Moammar Qaddafi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika