REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANSISCO -- Video seruan penangkapan pemimpin pemberontak Uganda, Joseph Kony banyak menarik perhatian. Namun tidak sedikit juga kritikan yang muncul terhadap video yang diunggah Invisible Children, sebuah organisasi nonprofit yang berbasis di San Diego ini.
video tersebut telah banyak dikritik karena menyebarkan kesalahpahaman mengenai situasi di Uganda. Banyak yang meyakini, Kony sudah lama meninggalkan Uganda dan kini tinggal di Sudan Selatan atau Afrika Tengah. Jumlah pasukannya juga diyakini telah berkurang dari ribuan hingga tinggal ratusan orang. Sebagian besar konflik bersenjata di daerah itu juga telah mereda.
Di Uganda sendiri, Video tersebut telah menarik reaksi beragam. Seorang reporter di surat kabar Daily Monitor Angelo Izama di Kampala, ibukota Uganda, mengatakan video itu menyesatkan. Menurut Izama, video tersebut akan menanamkan sikap rasialis di benak masyarakat.
Kepala Program Afrika, sebuah lembaga riset di Chatham House, Inggris, Tom Cargil mengatakan video tersebut terlalu menyederhanakan situasi karena berpikir dengan menyampaikan pesan di media sosial bisa memiliki dampak berarti pada krisis hak asasi manusia dan mengabaikan upaya orang-orang yang memahami situasi sebenarnya.
"Pesan yang disampaikan sebenarnya bukan pesan baru, namun dilakukan dengan sangat baik dan menarik banyak perhatian dengan sangat cepat," kata Tom Cargill.
Cargill menambahkan, tujuan kampanye tersebut adalah mempengaruhi kebijakan AS menjelang pemilihan presiden. Namun, ia tidak sepenuhnya yakin Kony akan bisa ditangkap karena kelihaiannya melarikan diri.
Sementara, Departemen Luar Negeri AS, dalam komentarnya mengatakan menghargai kampanye yang dilakukan untuk menyoroti kejahatan yang dilakukan LRA . NAmun ia mengatakan bahwa pasukan AS sudah cukup terlibat dalam membantu Uganda dan negara tetangga untuk membasmi Kony.
Namun, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland menolak anggapan bahwa AS dapat mengambil peran langsung dalam memerangi LRA.
"Saya pikir masyarakat di wilayah itu membutuhkan bantuan pelatihan teknis dan dukungan. Dan itulah yang kami berikan," ujarnya.
Menurutnya, tidak ada peningkatan panggilan telepon yang berarti kepada Departemen Dalam Negeri setelah video tersebut dirilis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
