REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Sekitar 10 ribu pengunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan yang memenangkan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin dalam pemilihan presiden pekan lalu.
Pemimpin oposisi Vladimir Ryzhokov mengatakan, aksi tersebut akan berlanjut seiring upaya pihak oposisi yang meminta untuk dilakukan pemilu ulang dengan aturan elektoral baru.
Ryzhokov juga meminta pemerintah mengakhiri pembredelan media dan melepaskan sejumlah tahanan politik. "Kami ingin reformasi yang lebih lanjut lagi," katanya.
Pemerintah kota Moskow memberikan izin unjuk rasa bagi 50 ribu pemrotes, namun peserta aksi tersebut jauh dibawah perkiraan pihak oposisi.
Sebelumnya kantor berita Prancis, AFP, melaporkan 12 pengunjuk rasa telah ditahan oleh polisi Moskow, termasuk pemimpin radikal Sergei Udaltsov.
"Kami ingin mendiskusi rencana aksi kami di sana tetapi kami dicegat dan kami kemudian ditangkap oleh posisi," kata Udaltsov kepada radio Moscow Echo melalui teleon dari kendaraan polisi tempat ia ditahan.
Udaltsov, yang beberapa kali dipenjarakan tahun lalu karena ikut serta dalam protes-protes tanpa izin, sebelumnya mendesak masyarakat datang untuk ikut unjuk rasa menjelang pelantikan Putin sebagai presiden Mei mendatang.
Rusia sering dilanda berbagai unjuk rasa sejak pemilihan umum parlemen pada Desember lalu. Para pemrotes menuduh Partai Rusia Bersatu pimpinan Putin melakukan kecurangan dalam pemilu dan meminta agar reformasi politik di negara bekas pecahan Uni Soviet itu.
Putin, yang menjabat presiden pada 2000-2008, menunjuk Dmitry Medvedev sebagai kandidat presiden dari partainya dalam pemilu 2008 lalu karena dirinya terganjal konstitusi guna mencalonkan diri sebagai presiden untuk ketiga kalinya berturut-turut. Setelah Medvedev menjabat presiden, Putin kemudian diangkat jadi Perdana Menteri.
Sejumlah tokoh internasional yang telah mengucapkan selamat dan mengakui kemenangan Putin dalam pilpres Rusia di antaranya adalah Presiden Cina Hu Jintao, Presiden Venezuela Hugo Chavez, serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika