REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia tidak berencana mempersingkat kerjasama militer dengan Suriah. Hal ini berbeda dengan Barat yang menginginkan rezim Presiden Bashar Assad berakhir.
Menteri Pertahanan Rusia Anatoly Antonov mengatakan Rusia akan mematuhi kontrak dengan Suriah mengenai pengiriman senjata. Rusia tampaknya tidak peduli dengan kerusuhan berkepanjangan di Suriah yang telah menewaskan 7.500 orang.
"Rusia menikmati kerjasama militer yang baik dan kuat dengan Suriah," ujar Antonov kepada wartawan, Selasa (13/3).
Menurutnya, tidak ada alasan bagi Rusia untuk mempertimbangkan kembali kerjasama tersebut. Rusia adalah sekutu Suriah di dunia Arab.
Negara komunis tersebut melindungi rezim berdarah Assad dari sanksi PBB. Moskow merupakan sekutu kuat Suriah sejak masa kepemimpinan Hafez Assad, ayah Bashar Assad.
Rusia menyediakan pesawat, misil, tank dan senjata berat lainnya. Bahkan, pelabuhan Tartus di Suriah kini menjadi pangkalan udara Rusia. Skuadron udara Rusia berada di sana sejak Januari lalu. Keberadaan mereka dinilai banyak kalangan sebagai dukungan terhadap rezim Assad.
Di bulan itu juga, sebuah kapal Rusia diduga membawa berton-ton persenjataan bagi Suriah. Rusia mengatakan kepada Uni Eropa bahwa kapal akan berlayar menuju Turki. Namun, Turki mengatakan kapal tersebut menuju Tartus.
Antonov mengatakan pasokan senjata Rusia ke Suriah sesuai dengan hukum internasional dan akan terus berlangsung. Menurut Antonov, kerjasama militer Rusia-Suriah sah. Menurutnya, satu-satunya persoalan yang perlu dikhawatirkan adalah keamanan penduduk. Ia menolak mengatakan berapa jumlah pasukan Rusia yang kini berada di Suriah. Pasukan tersebut akan melatih pasukan keamanan Suriah.
Menyediakan keterampilan teknis militer bagi negara lain dilihat Rusia sebagai bagian dari mematuhi kontrak yang sudah dibuat. Antonov dengan marah menolak tuduhan Rusia telah mengirim pasukan khusus dan peluncur granat untuk membantu pasukan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
