REPUBLIKA.CO.ID, BUDAPEST -- Pemerintah Hungaria kesal terhadap Uni Eropa (UE) yang selalu mendikte urusan dalam negerinya. Kekesalan itu disampaikan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, yang telah mengecam UE sebagai kolonialis, karena pejabat UE telah memperlakukan negaranya sebagai 'koloni.'
"Hungaria tidak akan mau didikte negara asing, dan kami tidak akan membiarkan kebebasan dan kemerdekaan negara kami diambil. Karena itu mereka tidak akan menyerah dengan peraturan UE," kata Orban dalam pernyataannya, Kamis (15/3), seperti dilansir Press TV. Pidatonya di hadapan ribuan orang di Lapangan Kossuth di pusat kota Budapest itu untuk menandai ulang tahun tahun 1848 revolusi negara itu melawan kekuasaan Habsburg.
Sengketa ini telah meningkat ketegangan antara Budapest dan dan Uni Eropa, di kala Hungaria sedang melakukan negosiasi bantuan keuangan dari 27 negara UE dan Dana Moneter Internasional untuk menangani krisis. Pada Senin (13/3), para menteri keuangan dari UE menahan 650 juta dolar AS untuk Hongaria tahun 2013. Soalnya, Hungaria dinilai gagal mengurangi defisit anggaran dan itu dianggap melanggar peraturan fiskal UE.
Pemerintah konservatif Orban juga telah berselisih dengan UE melalui serangkaian undang-undang baru. UE menganggap konstitusi baru hanya akan merugikan independensi pengadilan, Bank sentral Hungaria, lembaga perlindungan data, dan akan mengancam pijakan demokratis negara itu. Orban bakal membela konstitusi baru dan tidak akan mengizinkan UE ikut campur dengan memasukkan Hungaria sebagai warga kelas dua di Eropa.