REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Otoritas Palestina dan Israel bertemu guna mengubah kebijakan pajak dan membantu meringankan krisis utang Pemerintah Palestina. Pada pertemuan itu, Otoritas Palestina meminta Israel untuk membayar pajak yang menjadi sumber pendapatan Palestina.
Israel menduduki Tepi Barat sejak kesepakatan damai pada 1967 silam dan pemerintah interim bertugas mengatur pengadaan pajak dan bea cukai atas nama Otoritas Palestina. Israel harus membayarkan sekitar sebesar USD 100 juta per bulan kepada Palestina.
Para pejabat Palestina mengatakan, pertemuan membahas tuntutan pengembangan catatan elektronik barang impor sehingga memungkinkan para pejabat Palestina untuk langsung memantau arus barang. Pertemuan juga guna menindaklanjuti kasus penggelapan pajak sehingga dapat menghasilkan pendapatan lebih kepada Otoritas Palestina.
Delegasi Palestina, Mohammed Shtayyeh mengatakan, Israel telah melanggar Protokol Paris pada 1994 yang mengatur kewajiban Israel menyerahkan pajak dan pabean kepada Otoritas Palestina. “Israel telah mematikan perjanjian ekonomi Paris dengan alasan keamanan dan pencegahan pergerakan kebebasan rakyat. Otoritas Palestina harus memiliki kedaulatan atas wilayahnya,” kata Shtayyeh kepada Reuters.
Kendati begitu, pembayaran kepada pemerintah Palestina dibekukan karena ketegangan diplomatik di antara keduanya. Langkah yang diambil Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu ini memicu gelombang protes dari berbagai komunitas internasional.
“Masih ada kesulitan, tapi saya berharap kita dapat mencapai kesepakatan segera, baik untuk kepentingan Otoritas Palestina dan kepentingan Israel,” kata Menteri Keuangan Israel, Yuval Steinitz, Ahad (18/3).
Sayangnya, Steinitz menolak membahas rincian yang ia sebut sebagai pertemuan rahasia.
Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia mengingatkan mengenai kondisi ekonomi Palestina yang semakin mengkhawatirkan. Kini, terjadi kesenjangan keuangan sebesar USD500 juta. Palestina mengandalkan donor untuk mengatasi defisit anggaran 2012 yang mencapai USD1,1 miliar yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara Arab.
Untuk mengendalikan pengeluaran dan mengajukan anggaran lebih ramping, para pejabat Palestina memperkirakan defisit total USD950 juta dan USD330 juta kesenjangan keuangan. "Pemerintah Palestina telah melakukan upaya besar untuk mengontrol pengeluaran publik tahun ini tetapi tidak dapat berharap untuk mengisi kesenjangan yang besar ini," kata Majdalani.
Meski demikian, pertimbangan ekonomi ini tidak dianggap sebagai sebuah terobosan yang mengarah pada proses perundingan perdamaian baru. “Israel mencoba membesar-besarkan masalah ini untuk menutupi kebuntuan diplomatik dan proses perdamaian yang buntu,” kata Menteri Pertanian dan Perburuhan Palestina, Ahmed Majdani.
Laporan yang dilansir Haaretz, pemerintah Israel mengatakan Otoritas Palestina secara ekonomis tidak cukup stabil untuk mendirikan sebuah negara. Laporan tersebut direncanakan akan disajikan pada pekan ini kepada negara donor Otoritas Palestina. Termasuk AS, Uni Eropa, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
Laporan itu mengatakan, Palestina menghadapi tantangan stabilitas keuangan. Sementara tahun lalu, IMF mengatakan lembaga keuangan Palestina siap untuk mendirikan sebuah kenegaraan.
Sementara itu, juru bicara Palestina Ghassan Khatib menolak laporan Israel. "Sebagai Palestina kami siap untuk kenegaraan. Lembaga kami siap," katanya. Para donor telah memberikan miliaran dolar untuk rakyat Palestina sejak 1993.
Ikuti Whatsapp Channel Republika