REPUBLIKA.CO.ID, TASKHENT -- Aparat berwenang Uzbekistan meningkatkan pengawasan mereka terhadap Muslim. Pengawasan itu terfokus pada apa yang dikenakan dan dilakukan muslim.
Awal Maret, anggota parlemen pro pemerintah yang mewakili wilayah Namagan meminta kamera di pasang di dalam 181 masjid di daerah tersebut. Aparat berdalih, pemasangan kamera itu merupakan bagian dari usaha menjaga keamanan masjid dari kejahatan.
Namun, seorang imam Uzbekistan yang menetap di perbatasan Kirgistan menyatakan aparat berwenang berusaha untuk mengawasi jalananya ibadah sekaligus untuk mencari tahu apakah imam melakukan tugasnya dengan baik dan melihat apakah anak muda menghadiri shalat.
Selain kamera pengawas, pemerintah Uzbekistan juga melarang penjualan pernak-pernik keagamaan, khususnya jilbab dan burka di sejumlah pasar di Taskhent. Akibat dari kebijakan itu, sejumlah toko menarik peredaran jilbab dan burka. Sebab, bagi yang ketahuan menjual pernak-pernik itu maka bersiaplah untuk disita.
Pengusaha pakaian Muslim, Mutabar, yang mengimpor barang dari Turki dan Uni Emirat Arab, tetap nekat berjualan meski secara sembunyi-sembunyi."Saya menjualnya di rumah ke rumah. Tetapi hanya untuk pelanggan yang dipercaya," ucapnya seperti dikutip euronews.com, Senin (19/3).
Para pejabat di Tashkent membenarkan larangan itu tapi enggan mengomentari secara rinci. "Ada larangan penjualan pakaian Muslim, tapi saya tidak bisa membicarakan lebih detail soal itu, " kata seorang pejabat di pasar Chorsu yang enggan memberitahukan namanya.
Sebagai informasi, sebuah kebijakan yang diberlakukan semenjak tahun 1998 silam, melarang masyarakat Uzbek mengenakan "pakaian agama di depan umum." Bagi yang tertangkap basah, akan dikenakan hukuman denda lima sampai 10 kali upah minimum bulanan hingga 15 hari di penjara. Oktober lalu, Manzura Kattakhuzhaeva menjadi wanita pertama yang diadili dan dinyatakan bersalah karena mengenakan jilbab.
Selama bertahun-tahun, pemerintah Uzbekistan telah mencoba untuk menekan apa yang mereka lihat sebagai manifestasi fundamentalisme Islam, khususnya untuk daerah Lembah Ferghana. Para pengamat menilai kebijakan itu bakal memancing meluasnya gerakan bawah tanah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
