REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Rusia dan Cina disinyalir memiliki kepentingan strategis di Suriah sehingga kedua negara itu memberikan dukungan kepada Presiden Bashar Al-Assad, kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ilien Halina.
"Rusia disinyalir memiliki pangkalan militer dan menjadikan Suriah sebagai pasar potensial untuk perdagangan senjata, sementara Cina memiliki kepentingan ekonomi dan menjadikan Suriah pasar untuk produknya," katanya pada diskusi "Dewan Keamanan PBB dan Kemelut Suriah", di Yogyakarta, Rabu.
Oleh karena itu, menurut dia, dapat dimengerti mengapa Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) gagal membuat keputusan terkait dengan konflik di Suriah dalam sidangnya pada 4 Februari 2012, karena Rusia dan Cina melakukan veto.
"Hal itu menyebabkan pemecahan konflik Suriah semakin tidak menentu. Perjuangan banyak negara yang merasa berkepentingan dalam memecahkan persoalan Suriah melalui DK PBB juga menemui jalan buntu," kata peneliti pada Program on Diplomacy and Foreign Policy (Difo) itu.
Ia mengatakan, Amerika Serikat tentu akan berpikir ulang jika memaksa DK PBB mengeluarkan kebijakan untuk melakukan operasi militer, karena Suriah kini juga mendapatkan dukungan dari Iran.
"Dengan demikian, ada Rusia, Cina, dan Iran yang mendukung Suriah. Semua tahu nuklir milik Iran tidak hanya untuk kebutuhan energi, tetapi juga untuk persenjataan, sehingga Amerika Serikat akan mempertimbangkan masak-masak jika akan melakukan operasi militer," katanya.
Menurut dia, konflik di Suriah yang berlangsung hampir setahun masih terus bergolak. Cara-cara represif Presiden Bashar Al-Assad dalam mempertahankan kekuasaannya telah menelan korban tewas sekitar 8.000 orang.
"Terlepas apakah situasi konflik di Suriah itu diciptakan atau tidak oleh Amerika Serikat, gejolak politik masih terus berlangsung hingga kini," katanya.
Namun, kata dia, DK PBB yang diharapkan menyelesaikan kemelut seperti kehilangan fungsi, seperti perang di Irak, Afghanistan, Israel-Palestina, dan konflik-konflik lainnya, DK-PBB cenderung sebagai alat bantu negara besar seperti Amerika Serikat ketimbang membawa misi perdamaian internasional.
"Sulit dibantah bahwa Amerika Serikat membawa DK PBB untuk bersidang dengan tujuan memenangkan kepentingannya dengan menyusun agenda utama, yaitu sebuah resolusi untuk menurunkan Presiden Bashar Al-Assad," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika