REPUBLIKA.CO.ID, Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) untuk pertama kalinya mengeluarkan resolusi, yang memerintahkan investigasi terhadap dampak-dampak pembangunan pemukiman Zionis di wilayah Palestina.

Sekitar 36 orang dari 47 anggota dewan mendukung resolusi tersebut, sementara 10 lainnya menyatakan abstain. Amerika Serikat satu-satunya anggota yang menentang resolusi itu, Press TV melaporkan pada Jumat (23/3).

Resolusi menyeru Israel untuk melindungi warga sipil Palestina dan properti mereka di wilayah-wilayah pendudukan serta mencegah kekerasan pemukim Zionis terhadap warga Palestina, termasuk menyita senjata dan memberlakukan sanksi pidana. "Langkah seperti itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap promosi perdamaian yang adil dan abadi," kata utusan AS untuk PBB, menambahkan bahwa AS "sangat terganggu" atas sikap fanatik dewan terhadap Israel.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengkritik UNHRC, mengatakan bahwa dewan seharusnya malu pada dirinya sendiri untuk menyetujui tindakan demikian. "Dewan ini menerapkan kebijakan bermusuhan dan standar ganda terhadap Israel," protes Netanyahu.

Sementara Utusan Pakistan untuk PBB, Zamir Akram memuji resolusi tersebut. Dikatakannya, "Dengan melanggar hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia, Israel terus membangun pemukiman ilegal di wilayah-wilayah pendudukan, termasuk Jerusalem Timur.

Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Pemimpin Otoritas Palestina, menggambarkan keputusan itu sebagai pergeseran posisi dunia yang mendukung hak-hak bangsa Palestina. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika