REPUBLIKA.CO.ID, AS tetap ngotot menolak resolusi badan PBB untuk HAM (UNHCR) terkait penyelidikan awal terhadap dampak permukiman Isarel ilegal terhadap hak-hak warga Palestina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Victoria Nuland, mengatakan, pihaknya menentang resolusi itu karena ''adanya politisasi situasi tersebut lebih lanjut.'' ''Kami menentang keras adanya misi pencari fakta terhadap Israel, misi itu akan mempolitisasi situasi dan mengalihkan perhatian dari realitas yang sebenarnya terjadi, dan sebaiknya pihak yang terkait kembali ke meja perundingan,'' ujar Nuland.

Baru-baru ini sekitar 47 anggota dewan PBB itu meloloskan resolusi yang menuntut adanya penyidikan terhadap permukiman Israel. PBB menyatakan aktivitas permukiman Israel adalah ilegal dan ''tidak akan diakui sebagai komunitas internasional.''

Ikuti Whatsapp Channel Republika