REPUBLIKA.CO.ID, ANTIGUA -- Presiden Guatemala, Otto Perez Molina mengeluarkan proposal untuk mengatasi maraknya kekerasan akibat penggunaan narkotika. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam proposal tersebut adalah legalisasi narkotika atau membuat pengadilan regional bagi pengedar narkotika.
Proposal tersebut pertama kali dibuat pada Februari lalu dan menerima respon positif dari negara tetangga. "Kita akan menciptakan kerangka hukum untuk mengatur produksi, transit dan konsumsi obat-obatan," kata Molina dalam pertemuan regional mengenai masalah keamanan, Sabtu (24/3).
Gagasan Guatemala tampaknya ditanggapi dingin Presiden Mauricio Funes dari Salvador, Presiden Nikaragua Daniel Ortega dan Presiden Honduras Porfirio Lobo. Ketiganya tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Molina menyarankan untuk membuat koridor transit khusus dengan pengawasan perbatasan dan perdaftaran dalam pengiriman obat.
Masalah tersebut mengemuka di negara Amerika Tengah karena maraknya peredaran narkotika. Sebelumnya, solusi legalisasi narkotika selalu ditolak Amerika Serikat dan PBB.
Awalnya, Molina dikenal karena kebijakannya yang keras terkait narkotika. Namun, sejak menjabat sebagai presiden pada Januari lalu ia mulai melunak.
Ia mengatakan, strategi memerangi perdagangan narkoba dalam 40 tahun terakhir telah gagal. Menurutnya, dengan adanya legalisasi akan mengurangi keuntungan para kartel narkotika.
Presiden berusia 61 tahun tersebut menambahkan, para pemimpin negara Amerika Tengah sedang memikirkan agar AS membayar razia narkotika yang dilakukan. Negara Paman Sam itu adalah konsumen kokain terbesar di Amerika Tengah.
"Untuk setiap kilo kokain yang disita, kami ingin diberi kompensasi 50 persen dari negara konsumen," ujarnya.
Kompensasi ekonomi ini diperlukan setiap dilakukan penyitaan dan pemusnahan perkebunan ganja dan kokain. Sejak 2000 lalu, tingkat pembunuhan di Guatemala meningkat dua kali lipat karena kartel narkotika di Meksiko mulai bergerak ke selatan.
Dalam dua bulan terakhir, Guatemala telah menyita lebih dari seribu kilogram kokain senilai sekitar USD 10 ribu perkilogram. Negara tersebut juga memusnahkan tanaman poppy senilai hampir USD 1 miliar.
Para pemimpin negara Amerika Tengah tampaknya mulai kehilangan akal mengatasi peredaran narkotika. Presiden Meksiko, Felipe Calderon meminta pertanggungjawaban AS untuk mengurangi permintaan obat-obatan terlarang.
Ia juga terbuka akan gagasan legalisasi narkotika. Kantor kepresidenan Salvador menyarankan pembahaasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Tindakan kekerasan akibat narkotika melonjak tajam di Meksiko sejak 2006. Sekitar 50 ribu nyawa melayang akibat kekerasan tersebut. Presiden Kolombia, Juan Santos juga berencana melakukan pendekatan baru terhadap narkotika. Menurut sebuah laporan PBB, Salvador, Guatemala, Honduras dan Jamaika memiliki tingkat pembunuhan tertinggi akibat narkotika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
