REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Leon Panetta mengklaim tidak ada pengurangan secara sepihak senjata nuklir Amerika, setelah Presiden AS, Barack Obama mengatakan Amerika memiliki senjata nuklir lebih banyak dari yang dibutuhkan.
"Presiden (Obama) selalu ingin berusaha melihat apa yang dapat kami lakukan untuk mengurangi persenjataan nuklir kami," kata Panetta kepada wartawan Senin (27/3).
Panetta bakal bertolak ke Ottawa untuk bertemu rekannya dari Kanada dan Meksiko. "Kami telah membicarakan peninjauan kembali senjata-senjata nuklir dan memberikan opsi-opsi kepada dia serta menegaskan bahwa opsi-opsi itu bukan sepihak. Mereka seluruhnya berdasarkan perundingan-perundingan bilateral dengan Rusia," tukas dia.
Sebelumnya, saat berbicara dalam satu KTT nuklir di Korea Selatan, Senin (27/3), Obama mengatakan Amerika memiliki lebih dari 1.500 senjata nuklir dan 5 ribu hulu ledak. Amunisi itu menurut Obama, "Kami memiliki senjata nuklir lebih banyak ketimbang yang kami butuhkan."
"Saya sangat yakin bahwa kami dapat menjamin keamanan AS dan sekutu-sekutu kami, mempertahankan satu pencegahan yang kuat terhadap setiap ancaman, dan masih terus berusaha mengurangi senjata nuklir kami," kata Obama.
Obama mengatakan, AS akan berunding dengan Rusia mengenai pengurangan, tidak hanya hulu ledak nuklir strategis tetapi juga senjata-senjata taktis yang digunakan pada pertempuran dan hulu-hulu ledak cadangan.
Ia mengatakan ia akan membicarakan masalah itu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kedua negara sepakat menandatangani Satu Perjanjian Pengurangan Senjata Nuklir (START) baru, yang yang berlaku pada 2011 lalu, membatasi masing-masing pihak diizinkan menggelar 1.550 hulu ledak dan 700 rudal jarak jauh, termasuk yang ditembakkan dari kapal-kapal selam dan pesawat pembom berat.
Perjanjian itu menggantikan perjanjian pada 1991 yang berakhir pada 2009 lalu. Perjanjian itu juha dianggap sebagai salah satu dari keberhasilan-keberhasilan kebijakan luar negeri paling penting dari Obama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika