REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Ikon demokrasi Aung San Suu Kyi Jumat (30/3) mengatakan pemilihan sela di Myanmar tidak akan berjalan bebas dan adil karena banyaknya pelanggaran.

Kendati demikian, ia berjanji akan tetap mencalonkan diri sebagai presiden demi negara. Suu Kyi mengatakan, kandidat presiden dari pihak oposisi menjadi target pelemparan batu dan intimidasi lain selama masa kampanye. Myanmar akan melaksanakan pemilihan umum pada Ahad mendatang. Pemilihan tersebut dinilai penting sebagai bukti komitmen Myanmar mewujudkan reformasi demokrasi.

"Pelanggaran yang terjadi sudah dalam batas tidak wajar," kata Suu Kyi dalam konferensi pers, Jumat (30/3).

Ia mengatakan, ada tindakan untuk melukai kandidat presiden. Ia menyebutkan dua contoh kasus pelemparan batu dan benda lain terhdap kandidat dari Liga Nasional Demokrasi (NLD). Akibatnya, salah satu pengawal harus dirawat di rumah sakit. Belum lagi intimidasi dan tindakan perusakan poster-poster kampanye. Suu Kyi menduga tindakan tersebut dilakukan orang pemerintahan.

NLD mengatakan di satu wilayah, penduduknya dipaksa oleh partai berkuasa Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) untuk menghadiri salah satu pertemuannya. Di wilayah Kawhmu dekat Yangon yang merupakan basis pendukung Suu Kyi, nama-nama warga yang sudah meninggal terdapat di daftar pemilih. Sedangkan lebih dari 1.300 pemilih legal tidak terdaftar.

Terlepas dari berbagai pelanggaran, dirinya bertekad untuk maju terus karena itulah yang diinginkan rakyat Myanmar. Pemilihan sela ini merupakan titik balik kembalinya Suu Kyi ke parlemen untuk pertama kalinya. Kembalinya peraih Nobel perdamaian tersebut merupakan harapan untuk pemerintahan yang demokratis. Selama lebih dari setengah abad Myanmar berada di bawah kepemimpinan militer.

Pemilihan sela ini akan memperebutkan 45 kursi dari 664 kursi yang tersedia di parlemen. Kemenangan Suu Kyi dan oposisi memang tidak berdampak banyak terhadap parlemen. Namun, kemenangan itu memungkinkannya menyuarakan aspirasinya untuk pertama kali.

Presiden Myanmar Thein Sein dalam pidatonya belum lama ini mengakui terdapat kesalahan dalam daftar pemilih. Namun, ia mengatakan pihak otoritas akan berusaha memastikan pemilihan sela berlangsung bebas dan adil. Berbeda dengan pemilihan pada 2010, kali ini pemerintah mengundang pemantau asing dan jurnalis untuk mengawasi jalannya pemilihan umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika