REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Wakil Presiden Irak Tareq al-Hashemi Senin menolak tuntutan Baghdad agar Qatar menyerahkan dirinya seraya mengataka ia memiliki kekebalan konstutusional untuk tidak dihukum.
"Tidak ada putusan pengadilan terhadap saya dari pengadilan mana pun, dan tuntutan itu tidak sesuai dengan Pasal 93 konstitusi, yang memberi saya kekebalan," katanya kepada AFP di Doha, ibu kota Qatar.
Sebelumnya, Baghdad menuntut agar Doha menyerahkan Hashemi, yang tiba di negara Teluk itu pada Minggu dari wilayah otonomi Kurdi Irak, tempat ia melarikan diri pada Desember setelah dituduh terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan.
"Mengapa mereka menuntut Qatar mengekstradisi saya? Para pejabat di Kurdistan telah menjawab permintaan serupa dengan mengatakan kepada mereka bahwa saya memiliki kekebalan sesuai dengan Pasal 93," kata Hashemi.
Wapres Irak itu mengatakan kepada AFP, ia akan kembali ke Kurdistan setelah "lawatan ke sejumlah ibu kota" yang tidak disebutkannya. Deputi Perdana Menteri Irak Hussein al-Shahristani mengecam Qatar karena menerima Hashemi dengan menyebut hal itu "tidak bisa diterima" dan menuntut ekstradisinya.
Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah pemimpin Sunni.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak Mayor Jendral Adel Daham mengatakan pada jumpa pers, pengakuan para tersangka yang diidentifikasi sebagai pengawal Hashemi mengaitkan wakil presiden tersebut dengan pembunuhan-pembunuhan dan serangan.
Surat perintah penangkapan itu ditandatangani oleh lima hakim, kata Daham.
Sedikitnya 13 pengawal Hashemi, seorang pemimpin Sunni Arab, ditangkap dalam beberapa pekan terakhir, namun tidak jelas berapa orang yang kini ditahan. Hashemi, yang membantah tuduhan tersebut, kini bersembunyi di wilayah otonomi Kurdi di Irak utara, dan para pemimpin Kurdi menolak menyerahkannya ke Baghdad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika