REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Pengadilan Israel mengeluarkan sistem perizinan baru bagi warga Palestina di Tepi Barat. Israel menjauhkan warga Palestina untuk dapat bekerja di lahan pertanian mereka di wilayah yang diklaim Israel dalam tembok pemisah.
Peraturan ini mengharuskan warga Palestina mendapat izin secara militer untuk mengakses lahan pertanian mereka. "Sistem perizinan ini telah melanggar hak asasi manusia karena menjauhkan sumber penghidupan warga Palestina dari lahan pertanian mereka," kata Wakil Direktur Human Rights Watch wilayah Timur Tengah, Joe Stork yang dilansir dari trust.org, Jumat (6/3).
Stork menambahkan, pengadilan Israel telah mengisolasi warga Palestina dari tanah mereka dengan alasan sempit soal keamanan. Israel memberlakukan warga Palestina seolah-olah mereka semua ancaman bagi keamanan negara.
Human Rights Watch mencatat sedikitnya ada delapan desa, dengan 30.000 penduduk yang terpisah dari lahan pertanian mereka di Tepi Barat. Menurut pemantau dari PBB, para petani Palestina dari wilayah itu tidak dapat mengakses tanah mereka di sisi lain dari tembok pemisah sejak 2009 hingga saat ini, April 2012.
Anehnya warga Palestina yang bekerja membangun pemukiman Yahudi di Israel, diberi izin memasuki wilayah tembok pemisah. Dibanding para petani Palestina yang ingin memanfaatkan lahan pertaiannya, izin mereka dipersulit.
"Warga Palestina yang bekerja untuk membangun pemukim Israel segera diizinkan untuk menyeberang. Sementara mereka yang mengolah tanah mereka sendiri dilarang hingga tanaman zaitun mereka membusuk dan lahan mereka diambil," kata Stork.
Ketua asosiasi petani di desa Beit Surik, Abu Rami mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa telah tiga tahun militer Israel melarang petani mengakses tanah mereka. Warga Beit Surik, jelas Rami, telah kehilangan seluruh produksi pertanian mereka, bahkan tanah di sisi lain tembok pemisah.
Menurut Rami warga Beit Surik mayoritas adalah penghasil minyak zaitun sebagai sumber penghidupan mereka. "Dan lahan pertanian zaitun tersebutlah satu-satunya sumber mata pencaharian kami selama ini," keluh Rami.
Ikuti Whatsapp Channel Republika