REPUBLIKA.CO.ID, YANGON – Usai memenangkan pemilihan bersejarah, pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi diundang ke parlemen, Senin (9/4).
Juru Bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Nyan Win, mengatakan Suu Kyi dan 36 anggota partai yang memenangkan kursi diundang ke Ibukota Naypyitaw.
Kemunculan Suu Kyi (66) di parlemen Myanmar menandai lompatan besar di negara yang selama lima dekade dipimpin militer. NLD memenangkan 43 dari 45 kursi parlemen dalam pemilihan parlemen pada 1 April.
"Kandidat NLD yang terpilih, termasuk Daw Aung San Suu Kyi akan hadir di parlemen pada 23 April," kata Win, Senin (9/4).
Daw adalah gelar kehormatan di Myanmar. Win mengatakan, empat senator baru NLD belum dihubungi. NLD juga memenangkan dua kursi di dewan regional.
Komunitas unternasional mengakui pemilihan di Myanmar berjalan dengan bebas dan adil. Sejumlah negara Barat seperti AS, Prancis dan Inggris mengindikasikan akan mencabut beberapa sanksi investasi dan ketentuan finansial.
Undangan ke parlemen tersebut bertepatan dengan tenggat waktu berakhirnya sanksi dari Uni Eropa. Para diplomat mengatakan beberapa sanksi seperti investasi di sejumlah sektor dan larangan perjalanan akan dicabut. Sedangkan sanksi mengenai larangan senjata dan akses terhadap perdagangan tetap diberlakukan.
Kemenangan NLD hanya berkontribusi kurang dari tujuh persen di parlemen dan senat. Namun, keberadaan Suu Kyi di parlemen diharapkan mampu membawa perubahan besar.
Tiga anggota parlemen dari Pasukan Nasional Demokratis (NDF) yang merupakan pecahan dari NLD, telah menyatakan bergabung kembali dengan NLD. Begitu juga dengan Partai Demokratis Nasional Baru (NNDP).
Mantan senator NDF, Myat Thura Soe, telah diterima oleh NLD. Sedangkan tiga anggota parlemen, yaitu Than Win (NDF), Khin Maung Win (NDF) dan Kyi Myint (NNDP) masih menunggu persetujuan.
Kehadiran Suu Kyi di parlemen menjadi semacam anugerah bagi pemerintah Myanmar. Pemilihan di Myanmar merupakan langkah bagi pemerintah membuktikan kesediaannya menerapkan demokrasi. Dalam kampanyenya, Suu Kyi menjanjikan akan memperbaiki hukum, perdamaian nasional dan melakukan amandemen konstitusi yang dibuat junta militer agar lebih demokratis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika