REPUBLIKA.CO.ID, -- Pemimpin Palestina melayangkan protes kepada PBB terrkait lonjakan pembangunan permukiman Israel di wilayah-wilayah pendudukan yang akan menghancurkan harapan solusi dua-negara dalam konflik Timur Tengah. Utusan Palestina di PBB Riyad Mansour mengirim surat protes kepada Dewan Keamanan PBB pada Senin menjelang pertemuan Kuartet diplomatik mengenai konflik tersebut pada Rabu di Washington.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan kekuatan-kekuatan lainnya telah secara rutin mengecam pembangunan pemukiman Israel, sementara juga menyerukan rakyat Palestina untuk kembali ke perundingan perdamaian yang membeku.
"Rencana-rencana Israel ilegal dan merusak, tidak hanya mengobarkan ketegangan, tetapi lebih lanjut menggarisbawahi sifat meragukan klaim penguasa pendudukan atas kesediaan mereka untuk melakukan perundingan penyelesaian secara damai," kata Mansour dalam surat itu.
Surat itu melanjuti publikasi pekan lalu pemerintah negara Yahudi itu untuk melakukan tender bagi pembangunan 1.121 permukiman rumah baru.
Mansour menyerukan Dewan Keamanan untuk mengutuk kampanye penyelesaian yang katanya adalah. "Sengaja dilancarkan dalam upaya untuk merebut lebih banyak tanah Palestina dan berkubu di bawah kontrol Israel, atas wilayah Palestina itu."
Para pemimpin Palestina memutuskan pembicaraan perdamaian pada September 2010 setelah Israel menolak untuk memperpanjang moratorium pembangunan permukiman di wilayah yang diduduki. Israel mengatakan pembicaraan harus dilanjutkan tanpa syarat.
Para pemimpin Kuartet Timur Tengah Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton akan bertemu di Washington pada Rabu untuk membahas upaya-upaya menghidupkan perundingan.
Tahun lalu mereka menyerukan dimulainya perundingan untuk melanjutkan kembali perundingan Israel-Palestina dan menetapkan sasaran kesepakatan perdamaian pada akhir tahun 2012. Kontak-kontak pendahuluan dilakukan di Jordania pada Januari namun gagal untuk menghidupkan kembali proses perdamaian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika