REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Ikhwanul Muslimin telah menolak mentah-mentah rencana  Mesir yang akan mengambil paket pembiayaan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Menteri Keuangan Mesir, Mumtaz al-Said pada Kamis (12/4) lalu memastikan bahwa Mesir akan menandatangani 'letter of intent' dengan IMF pekan depan.

Namun, keputusan Menteri Keuangan Mesir ini telah dikritik dan ditolak oleh gerakan Ikhwanul Muslimin. "Tidak akan ada kesepakatan yang akan dicapai Mesir dengan IMF dan lembaga asing manapun," ujar Kepala Komite Ekonomi Ikhwan Muslimin dari Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) kepada Al Arabiya, Jumat (13/4).

FJP mengatakan pemerintah Mesir harus berpikir panjang sebelum memutuskan bekerjasama dengan IMF. Mesir harus memikirkan persyarat yang diajukan IMF, bagaimana rencana pembelanjaan pinjaman dan melunasi pinjaman itu.

Menteri Keuangan Al-Said mengatakan pinjaman dengan IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS dianggap penting untuk menjaga keseimbangan krisis dan devaluasi mata uang yang terjadi di Mesir. Kesepakatan itu akan dicapai pada 15 Mei 2012, seminggu sebelum pemilihan presiden Mesir dimulai.

Saat ini, jelas Said, Mesir membutuhkan 10 hingga 11 miliar dolar selama 18 bulan ke depan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Komentar Said ini keluar dua hari setelah IMF mengeluarkan pernyataan akan melakukan kunjungan ke Mesir. IMF akan menemui pejabat pemerintah Mesir termasuk para menteri untuk membahas kondisi ekonomi negara paska tumbangnya rezim Mubarak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika