AS-Kanada Kecam Kudeta Militer Guinea-Bissau

REPUBLIKA.CO.ID, CARTAGENA---Menyusul kudeta militer di Guinea-Bissau, AS dan Kanada melontarkan kecaman keras. "Amerika Serikat mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu militer Guinea-Bissau untuk merebut kekuasaan dari kepemimpinan negara sipil," kata juru bicara Gedung Putih Jay Carney. "Kami menyerukan pemulihan langsung pemerintah yang sah," kata Carney.

Carney mengatakan Washington "sangat prihatin" tentang keamanan Pereira dan tokoh-tokoh kunci lainnya. "Kami menyerukan pembebasan semua pemimpin pemerintahan dan mendesak semua pihak untuk mendamaikan perbedaan mereka melalui proses demokrasi."

Carney juga menyambut "pernyataan tegas" oleh Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) yang mengutuk perebutan kekuasaan oleh unsur militer dan reaksi cepat Dewan Keamanan PBB.

Hal senada dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Kanada John Baird. Dia mendesak para pemimpin untuk meninggalkan kekuasaan serta melepaskan presiden sementara. "Kanada mengutuk kudeta militer terakhir di Guinea-Bissau," kata Baird dalam satu pernyataan. "Para pelaku kudeta ini harus segera menarik diri dan memungkinkan untuk melanjutkan proses demokrasi."

Perdana menteri terguling Carlos Gomes Junior, yang favorit di putaran kedua pemilihan presiden ditetapkan bulan ini, diculik dalam serangan militer terhadap rumahnya dengan menggunakan granat roket pada Kamis.

Militer juga menangkap presiden sementara Raimundo Pereira.

"Saya prihatin bahwa banyak tokoh senior dari pemerintah Guinea-Bissau, termasuk presiden sementara, telah ditangkap. Kanada menyeru bagi pembebasan mereka segera," kata pernyataan Baird.

Selain melepaskan kekuasaan, pemimpin kudeta militer Guinea-Bissau mengatur tentang ketentuan mereka untuk "pemerintah kesatuan" pada Jumat. Mereka juga memberlakukan jam malam, menyerukan para anggota menggulingkan pemerintah untuk menyerah kepada perintah tentara dan menegaskan bahwa stasiun radio swasta telah ditutup. Dewan Keamanan PBB juga mengutuk aksi militer tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika