REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia segera mengirimkan observer ke Suriah. Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengatakan Sekjen PBB, Ban Ki Moon sudah berbicara langsung dengan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengenai hal tersebut pada Senin (16/4) pagi.
Dikatakannya, Sekjen PBB menginginkan semacam advance observer dari dunia internasional termasuk Indonesia. "Karena, observer kita termasuk yang dianggap kompeten," katanya, Senin (16/4).
Pemerintah Indonesia menyambut permintaan itu. Presiden SBY pun telah memberikan arahan langsung kepada Menteri Luar Negeri. "Presiden memberikan arahan ke Menlu untuk mendukung dan meminta agar menyiapkan tim ini dan presiden menekankan agar gencatan senjata di Suriah bisa efektif," katanya.
Menurutnya, Sekjen PBB tak hanya meminta Indonesia untuk menjadi observer, tetapi juga negara-negara lain. Terutama negara yang bergabung dengan misi PBB yang dikerjakan. Ia menjelaskan, yang dikirimkannya Indonesia bukan termasuk pasukan perdamaian, tetapi observer.
Pengiriman observer itu tak lain untuk memantau kondisi dan situasi Suriah untuk memantau genjatan senjata. Para observer itu dikirimkan untuk memastikan negara tersebut bisa merealisasikan sebagai negara yang damai.
Untuk diketahui, beberapa tim pemantau PBB sudah tiba di Suriah. Mereka merupakan bagian dari rencana damai untuk mengakhiri kekerasan di negara tersebut. Dewan Keamanan PBBb pun telah memutuskan akan mengirimkan 30 observer ke Suriah untuk memantau gencatan senjata.
Sebagai utusan khusus PBB untuk Suriah, Kofi Annan telah mengajukan poin-poin kesepakatan damai untuk mengakhiri krisis di negara itu. Antara lain, penarikan pasukan pemerintah dari jalan-jalan di berbagai kota yang kerap dilanda kerusuhan, disepakatinya gencatan senjata, terselenggaranya proses politik yang inklusif.
Selain itu disepakati pula poin yang melindungi hak untuk melakukan demonstrasi, serta diikuti dengan pembebasan orang-orang yang ditahan dengan cara sewenang-wenang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
