REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY - Langkah reformasi Myanmar mendapat respon positif. Setelah Uni Eropa mempertimbangkan untuk mencabut sanksi ekonomi atas Myanmar,, giliran Australia berencana melonggarkan sejumlah embargo dan normalisasi hubungan perdagangan terhadap Myanmar, Senin (16/4).
Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr mengatakan Australia akan mencabut sanksi finansial dan larangan perjalanan bagi lebih dari 260 orang di Myanmar, termasuk Presiden Myanmar Thein Sein dan aktivis reformasi di pemerintahan. Namun, Australia akan tetap memberlakukan sanksi dan embargo senjata terhadap sekitar 130 orang, termasuk pejabat militer.
Australia terus melanjutkan hubungan perdagangan dengan Myanmar. Sebelumnya perdagangan kedua negara tergolong lemah dan fokus hanya pada perdagangan gandum dan bahan makanan lain.
"Kami akan terus mendukung pemerintah Myanmar melanjutkan reformasi, termasuk memberikan kebebasan politik penuh dan rekonsialiasi terhadap kelompok etnis," ujar Carr dalam pernyataannya saat berada di London.
Carr menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah berbicara dengan Aung San Suu Kyi, tokoh oposisi pemerintah Myanmar dan juga negara lain. Pelonggaran sanksi, ujarnya, tak lepas pula dari reformasi politik yang terjadi di Myanmar belum lama ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
