REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Tim pemantau PBB diperbolehkan mengawasi gencatan senjata di kota Homs, Suriah pada Sabtu, (20/4). Hal ini dikarenakan aktivis oposisi mengatakan serangan dan tembakan dihentikan untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan. Padahal, pemerintah Suriah sebelum-sebelumnya tak pernah mengizinkan siapapun masuk ke kota Homs.
"Sebuah tim pemantau telah dikirim ke Homs dan bertemu gubernur. Mereka sekarang mengunjungi kabupaten kota," kata juru bicara PBB Khaled al-Masri.
Kunjungan tersebut sejam sebelum Dewan Keamanan PBB memvoting rancangan resolusi yang mengizinkan 300 orang pemantau tidak bersenjata ke Suriah.
Gencatan senjata terlihat semakin sulit setelah pada Jumat sedikitnya 42 orang tewas. Sekitar 15 tewas karena dua bom di pinggir jalan yang ditujukan untuk pasukan keamanan. Sementara pada Sabtu, kantor berita Suriah menyatakan kelompok "teroris bersenjata" meledakkan sebuah pipa minyak di provinsi timur Deir al-Zor, dekat perbatasan dengan Irak.
Eropa ingin sanksi non militer diberlakukan untuk Suriah jika gagal untuk menjalankan rencana perdamaian yang digagas mantan sekjen PBB Kofi Annan, yang tidak ada dalam resolusi Rusia.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton telah meminta sebuah embargo senjata global dan sanksi, jika pemerintah Suriah terus melanggar gencatan senjata.
Komunitas internasional juga tengah mencari cara untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Suriah, dan dibahas dalam pertemuan di Jenewa pada Jumat kemarin. Mereka telah menyetujui rencana draf untuk menyediakan bantuan senilai 180 juta dollar AS, untuk makanan, obat-obatan dan pasokan lain bagi sekitar 1 juta orang di Suriah.
Pengiriman bantuan akan diutamakan bagi para warga Suriah yang mengungsi ke negara tetangga.Rencana itu masih butuh persetujuan Suriah, untuk mengijinkan sejumlah pekerja kemanusiaan untuk memasuki negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
