REPUBLIKA.CO.ID, MUMBAI -- Diskriminasi di India ternyata merambah pula hingga ke toilet umum Kondisi itu mendorong para aktivis di Mumbai meluncurkan kampanye menuntut perbaikan fasilitas toilet umum bagi perempuan, Senin (23/4).
Di India, perempuan dikenai bayaran jika menggunakan toilet umum sedangkan pria tidak. Kampanye bertajuk 'Hak untuk Buang Air' tersebut diprakarsai oleh 35 lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Mereka memperingatkan para perempuan otoritas Mumbai untuk membebaskan biaya toilet bagi perempuan. Sekitar 50 persen pegawai pemerintah di Mumbai adalah perempuan. Rahul Gaekward yang memimpin kampanye 35 LSM tersebut menyebutkan tiga tuntutan.
"Para perempuan harus diizinkan ke toilet dengan gratis, harus tersedia mesin penjual handuk dan harus ada ruang ganti di toilet," katanya.
Jumlah toilet umum di India sangat kurang dan buang air sembarangan sudah menjadi hal umum. Sebuah sensus pada Maret menunjukkan bahwa setengah rumah tangga di India tidak mempunyai toilet.
Kampanye tersebut mendapat dukungan kuat, baik dari laki-laki maupun perempuan. Salah satu pria yang menandatangani petisi mengatakan ia menginginkan fasilitas toilet umum yang lebih baik di seluruh negeri.
Menurt Gaekward, lebih dari 7.000 tanda tangan berhasil terkumpul dari daerah miskin Kurla pekan lalu. Seorang siswa perempuan yang turut menandatangani petisi di desa Dadar mengatakan kampanye tersebut menyangkut martabat perempuan.
"Kami menghadapi banyak masalah karena jumlah toilet umum yang tidak memadai," katanya.
LSM yang berkampanye mengatakan mereka telah mensurvei 129 toilet umum tahun lalu. Hasilnya fasilitas tersebut amat buruk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
