REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Sekjen PBB Ban Ki-moon, Kamis (26/4) mengatakan pemerintah Suriah melanggar rencana perdamaian yang telah disetujui karena tetap mengerahkan pasukan dan senjata berat di kota-kota. Dalam pernyatannya yang dilansir AFP, Jumat (27/4), Ban juga mengakui dirinya cemas oleh laporan-laporan penembakan di daerah-daerah penduduk di Suriah. Pernyataan itu dikeluarkannya setelah sejumlah orang tewas di kota Hama.
Para aktivis menyalahkan pemerintah dan menyatakan 60 orang tewas, termasuk 16 anak-anak. Sementara media pemerintah Suriah mengatakan 16 orang tewas ketika satu bom dari yang disebut sebagai teroris, meledak lebih awal di sebuah rumah. Lebih dari 9.000 orang tewas sejak pemberontak meletus menentang pemerintah Presiden Bashar al-Assad. Sementara kelompok-kelompok non-pemerintah mengatakan jumlah korban tewas lebih dari 11 ribu orang.
Atas tekanan internasional yang kuat, pemerintah Bashar setuju menarik pasukan dari kota-kota sebagai bagian dari rencana perdamaian enam pasal bagi Suriah yang disetujui dengan utusan khusus PBB-Liga Arab Kofi Annan. Gencatan senjata, yang secara resmi dimulai 12 April diawasi oleh 300 pemantau PBB. Pemantau akan lengkap tiba di Suriah, setidaknya pekan depan. Yang ada saat ini adalah tim pendahuluan PBB.
"Masalah pelik terjadi, akibat kehadiran senjata-senjata berat, peralatan militer dan personil tentara di pusat-pusat permukiman, seperti yang dilaporkan Pemantau Militer PBB," kata pernyataan PBB. Menurut Ban, hal ini melanggar komitmen pemerintah Suriah untuk menarik pasukannya dan senjata-senjata berat di daerah-daerah ini. Untuk itu, pihaknya menekankan agar Pemerintahan Bashar melaksanakan komitmennya tanpa ditunda lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika