REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Kementerian Luar Negeri Suriah mengecam tindakan Turki yang meminta bantuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk melindungi perbatasannya dengan Suriah. Tindakan Turki dinilai provokatif dan bertentangan dengan rencana perdamaian yang diusung PBB.
"Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dan Menlu Ahmed Davutoglu terus membuat pernyataan provokatif yang bertujuan memperkeruh situasi di Suriah dan merusak hubungan bilateral," kata juru bicara kementerian luar negeri Jihad Makdisi.
"Ancaman Erdogan yang meminta bantuan NATO untuk melindungi perbatasannya dengan Suriah, adalah satu tindakan yang mengganggu. Ini menunjukkan tidak adanya komitmen yang tulus pada ketentuan rencana (Kofi) Annan dan kebijakan bertetangga yang baik," sebut Makdisi yang juga menuduh Erdogan menampung kelompok-kelompok bersenjata yang tidak percaya pada proses politik itu.
Pada 9 April, empat pengungsi Suriah dan dua warga Turki, seorang polisi dan seorang penerjemah cedera di kamp pengungsi Kilis di Turki selatan. Mereka mengalami luka tembak dalam rangkaian serangan dari seberang perbatasan.
Ketika ditanya apa tanggapan Turki jika konflik itu meluas melintasi perbatasan Suriah-Turki, Erdogan mengatakan, "Kami telah memiliki beberapa opsi, opsi utama adalah memberlakukan pasal 5 perjanjian NATO."
Erdogan mengatakan, perjanjian NATO yang menetapkan bawa satu serangan terhadap satu anggota NATO dianggap satu serangan terhadap semua anggota NATO. Namun, tindakan NATO memerlukan dukungan penuh dari para anggota Dewan Atlantik Utara, badan pembuat keputusan kelompok itu.
Davutoglu juga mengatakan Turki akan mempertimbangkan semua kemungkinan untuk melindungi keamanan nasional negaranya. hal itu dilakukan jika aksi kekerasan terus terjadi yang menyebabkan puluhan ribu pengungsi Suriah memasuki wilayahnya.
Media menginterpretasikan pernyataan itu sebagai kemungkinan deklarasi satu zona penyangga di sepanjang perbatasan 950 kilometer Turki-Suriah dalam perbatasan Turki untuk menampung para pengungsi.
Dalam pernyataannya, kementerian luar negeri Suriah mengumumkan, setiap pengungsi Suriah di Turki harus mendapat jaminan penuh keselamatannya untuk pulang. Dan Damaskus siap bekerja sama dengan Bulan Sabit Merah Turki untuk mencapai tujuan ini.
Turki, yang pernah menjadi sekutu kuat Suriah, memutuskan hubungan baik dengan Damaskus setelah Pemerintah Presiden Bashar al-Assad mulai menindak tegas para pembangkang pertengahan Maret tahun lalu. Keputusan itu membuat gelombang pengungsi Suriah lari ke daerah Turki.
Walaupun sejumlah pengungsi pulang kembali ke Suriah setelah Damaskus berjanji melaksanakan rencana gencatan senjata yang ditengahi utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan, Turki masih menampung lebih dari 23 ribu pengungsi Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika