REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- PBB mengeluarkan ancaman pada Sudan dan Sudan Selatan untuk segera mengakhiri pertempuran di perbatasan. Jika tidak PBB akan memberikan sanksi non militer pada kedua negara.
Hari Rabu (2/5) lalu, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi. Resolusi tersebut menyerukan Khartoum dan Juba untuk segera menghentikan konflik. PBB meminta keduanya memberi pernyataan tertulis untuk mengakhiri pertempuran dalam jangkaktu 48 jam.
PBB juga meminta keduanya melanjutkan negosiasi dalam waktu dua minggu di bawah Uni Afrika hingga tercapai kesepakatan damai dalam waktu tiga bulan kedepan.
Menurut resolusi, jika kedua pihak gagal mematuhi persyaratan, akan diterapkan langkah-langkah tambahan. Dalam pasal 41 Piagam PBB pihak yang terkena sanksi non militer wajib mengambil langkah tambahan jika tak ditemui kesepakatan damai.
Dewan Keamanan mengutuk terulangnya konflik yang terjadi bulan lalu antara Sudan dan Sudan Selatan di kota kaya minyak, Heglig. Pada 24 April lalu Uni Afrika juga meminta kedua negara untuk mengakhiri permusuhan. Mereka diminta untuk segera melakukan pembicaraan damai.
Heglig, yang terletak di selatan Sudan, secara internasional dianggap sebagai bagian dari Sudan. Namun setelah berselisih dengan Sudan Selatan, pasukan Juba menduduki Heglig pada 10 April. Sepuluh hari kemudian, Khartoum mengumumkan bahwa Tentara Sudan Selatan telah memaksa pasukan Sudan meninggalkan Heglig.
Sebelumnya, para pejabat Sudan mengatakan mereka telah mulai memompa minyak dari Heglig setelah memperbaiki ladang minyak di kota tersebut. Sudan menuduh Sudan Selatan, yang memisahkan diri dari Republik Sudan pada bulan Juli 2011, mendukung pemberontak anti-pemerintah yang beroperasi di wilayah Darfur. Serta negara-negara di selatan mulai dari Blue Nile hingga Kordofan Selatan.
Kemerdekaan Sudan Selatan terjadi setelah puluhan tahun konflik dengan utara. Negara kaya minyak baru tersebut adalah salah satu negara paling tidak berkembang di dunia. Satu dari setiap tujuh anak meninggal sebelum usia lima tahun di Sudan Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika