REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Rodham Clinton menggunakan kunjungan dua harinya ke Asia Selatan pekan ini, dalam rangka menekan India mengurangi impor minyak Iran.
Dalam kunjungan pendahuluannya ke Bangladesh, Ahad (6/5), Hillary mengatkan masalah tersebut akan menjadi agenda pentingnya dalam pembicaraan dengan para pemimpin India.
Seorang pejabat Kemenlu AS, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan pembicaraan penting dalam dua kota bisnis India dan AS, Kolkata-New York. "Garis tren kedua negara sudah baik, tapi AS harus terus memberi jaminan bahwa India akan menjalani progres tanpa minyak Iran," ungkap pejabat tersebut yang dirilis dari Associated Press.
Ia mengatakan, India memiliki kebutuhan energi yang luar biasa untuk bahan bakar dan pertumbuhan ekonominya. India juga telah membuat kemajuan dalam mengurangi ketergantungannya pada minyak Iran. Namun, ungkap pejabat itu, AS menginginkan pembatasan yang lebih besar.
Pejabat itu mencatat bahwa India telah meningkatkan impor minyak dari Arab Saudi untuk mengganti pasokan minyak Iran. Seperti negara konsumen besar minyak Iran lainnya, India terancam akan menghadapi sanksi AS Juni mendatang, bila belum melakukan pemotongan impor yang besar pada minyak Iran.
AS terus memaksa negara pengguna minyak Iran untuk membatasi atau tidak mengimpor minyak dari Iran. Rencana AS ini untuk menekan industri perminyakan Iran sebagai tuntutan internasional atas penghentian program nuklirnya.
Negara-negara Eropa dan Jepang telah terhindar dari sanksi AS itu, setelah menjalankan penghentian impor minyak Iran. India, bersama Cina, Korea Selatan, Turki dan Afrika Selatan masih belum menerima usulan AS tersebut.
Setelah mengunjungi Kolkata, kota bisnis di India timur, Hillary akan menuju ke New Delhi, pada Senin (7/5). Kunjungan Hillary serentak dengan delegasi dagang Iran mencari peluang pasar Iran di India.
Dalam pembicaraan dengan para pejabat India, Clinton juga akan mendesak India melanjutkan reformasi ekonomi dan perdagangan pasar bebas. "Termasuk membatalkan pembatasan investasi asing di sektor keuangan, dan memungkinkan negara barat masuk berinvestasi besar di India," kata pejabat AS itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
