REPUBLIKA.CO.ID, ALIJER - Hasil pemilihan anggota parlemen Aljazair menurut rencana diumumkan Jumat (11/5). Diperkirakan banyak jumlah kursi yang diraih kubu Islam moderat, situasi yang tak pernah terjadi sebelumnya. Kondisi itu dipandang meredakan tekanan bagi perubahan di negara yang terlepas dari "Arab Spring" tahun ini.
Banyak orang tak percaya pada janji dari elit yang berkuasa sejak kemerdekaan 50 tahun lalu. Kelompok Islam moderat pun muncul sebagai sosok pembaruan demokrasi sejati.
Penampilan kuat kelompok Islam bakal membawa Aljazair, menyaksikan lagi kebangkitan kubu Islam ke tampuk kekuasaan setelah aksi perlawanan tahun lalu. Aljazair ialah negara kaya gas yang memasok seperlima impor gas alam Eropa,
Berbeda dengan yang terjadi di negara seperti Mesir dan Tunisia, sebagian kubu Islam yang berusaha memperoleh kursi di Aljazair temasuk bagian dari pemerintah. Merak pun dinilai tak memiliki agenda radikal. Namun, mereka juga tak terlihat berusaha mengubah cengkeraman kaum elit yang berkuasa.
Para penguasa di Aljazair menanggapi aksi perlawanan di negara tetangganya dengan menjanjikan rakyatnya sendiri "Algerian Spring" --proses pembaruan terkendali, dengan pemilihan umum sebagai langkah awal.
"Generasi muda akan melancarkan Algerian Spring dalam pemilihan umum ini," kata Bouguera Soltani. Koalisi Islam Soltani "Aliansi Hijau" disebut-sebut akan menjadi salah satu kekuatan terbesar di parlemen baru Aljazair.
"Parlemen 2012 berbeda dari semua parlemen sebelumnya sebab itu akan memiliki prerogatif baru. Rakyat yang memboikot (pemungutan suara) akan menyesalinya," kata Soltani pada Kamis (10/5), saat ia memberi suara di dekat rumahnya di Staoueli, kota kecil di sebelah barat ibu kota Aljazair, Aljier.
Menteri Dalam Negeri Daho Ould Kablia, yang mengawasi pemilihan umum tersebut, mengatakan ia berencana mengumumkan hasilnya pada pukul 15.00 waktu setempat (21.00 WIB), Jumat. Sebelumnya ia mengatakan pemilih berjumlah 42,9 persen, Tidak terjadi boikot massal seperti yang telah diperkirakan banyak orang.
Namun pemilihan umum itu telah ditandai dengan sikap ketidakpedulian rakyat Aljazair. Sebagian rakyat merasa sulit untuk percaya bahwa akan terjadi perubahan.
Banyak warga Aljazair percaya kekuasaan sesungguhnya terletak pada jaringan tak resmi yang biasa dikenal dengan istilah Prancis "le pouvoir", atau "kekuasaan" --yang tidak dipilih tapi telah ada selama bertahun-tahun dan berurat-akar pada pasukan keamanan. Banyak pejabat membantah bahwa jaringan itu ada.
Yacine Zaid, pegiat hak asasi manusia dan penentang elit yang berkuasa, mengatakan ia menduga pemilihan umum tersebut adalah penyamaran dan sirkus. "Pemerintah sejak dulu selalu berani melakukan apa yang mereka inginkan, memberi apa saja yang ada di benak mereka".
Meskipun demikian, nyaris tak ada nafsu untuk melancarkan revolusi. Sumber daya energi telah mengangkat standar hidup dan rakyat memandang dengan rasa takut pertumpahan darah di negara tetangga, Libya, setelah aksi perlawanan di sana.
Di Aljazair, konflik pada 1990-an antara pasukan keamanan dan gerilyawan Islam, yang menewaskan sebanyak 200.000 orang, masih membayang-bayangi. Pertempuran itu meletus setelah pemerintah dukungan militer membatalkan hasil pemilihan umum. Kubu Islam garis keras diperkirakan menjadi pemenang dalam proses demokrasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
