REPUBLIKA.CO.ID, Uni Eropa mengkritik Israel atas berlanjutnya program pembangunan permukiman di wilayah-wilayah pendudukan Palestina serta dan penganiayaan terhadap warga Palestina.
Para menteri luar negeri Uni Eropa mengemukakan kritik keras terhadap Israel, Senin (14/5), dan menyalahkan Tel Aviv karena mengancam solusi dua negara yang bertujuan mengakhiri selama puluhan tahun konflik Israel-Palestina dengan menolak menghentikan pembangunan permukiman ilegalnya di atas bumi Palestina, serta perluasan ekstrimisme warga Zionis dan perlakuan buruk terhadap warga Palestina.
"Uni Eropa menyatakan keprihatinan yang mendalam terkait transformasi di lapangan yang membuat solusi dua negara tidak mungkin terelisasi," demikian disebutkan dalam statemen tiga halaman menteri dari 27 negara anggota Uni Eropa blok yang dirilis selama sidang di Brussels. Statemen tersebut juga menegaskan bahwa permukiman Zionis di wilayah pendudukan telah dicap ilegal berdasarkan ketentuan internasional.
Para menlu Eropa juga mengecam pengusiran dan penghancuran rumah-rumah warga Palestina di kawasan timur Baitul Maqdis (Yerusalem) yang telah dicaplok oleh Israel dan pencegahan terhadap kegiatan damai kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik Palestina di Tepi Barat.
Para menteri Uni Eropa juga mendesak Tel Aviv mempermudah pemberian izin konstruksi bagi warga Palestina di Tepi Barat.
Statemen itu dirilis setelah laporan dari sebuah LSM yang mengungkap fakta bahwa Israel menghancurkan puluhan rumah Palestina, tangki air dan lahan pertanian yang dibangun dengan dana bantuan Eropa tahun lalu.
Palestina dan masyarakat internasional telah berulang kali mengutuk pembangunan permukiman Zionis di wilayah pendudukan dan menyebutnya sebagai halangan utama dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Pihak Palestina berpendapat bahwa perluasan permukiman Zionis akan mengikis harapan untuk membentuk sebuah negara independen Palestina di masa depan. Sementara di satu sisi, bangsa Palestina menilai Baitul Timur sebagai ibukota negara mereka di masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika