REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Delegasi dari faksi-faksi Palestina yang berseteru menandatangani kesepakatan di Kairo Ahad (20/5). Hal ini memungkinkan Presiden Mahmoud Abbas untuk terus berkuasa dan membentuk pemerintah sementara.

Seorang pejabat dari pihak Abbas Fattah, Azzam Al-Ahmad, mengatakan bahwa perjanjian tersebut memungkinkan Komisi Pusat Pemilihan (CEC) untuk beroperasi di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas sebelum akhir Mei. Kesepakatan baru ini, kata dia dari Kairo yang dilansir Xinhua, Senin (21/5), memberi peluang bagi kedua faksi untuk melaksanakan kesepakatan sebelumnya yang ditengahi Qatar di Doha pada Februari

Deklarasi Doha memimpikan pemerintah sementara yang dipimpin oleh Abbas, yang meliputi tugas mempersiapkan pemilu. Abbas mengatakan ia akan menolak untuk membentuk pemerintah sampai Hamas mengizinkan CEC untuk beroperasi di Gaza. Kota ini merupakan satu daerah kantongnya yang hilang setelah Hamas mengusir pasukan Fatah pada tahun 2007.

Sejak itu, kekuasaan Abbas terbatas sampai di Tepi Barat. Dengan kesepakatan ini, kelompok-kelompok Palestina yang berseteru telah mengatasi kendala utama dalam perjalanan mereka untuk mengakhiri perpecahan politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika