REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senat AS menyetujui sanksi baru yang lebih keras terhadap Iran untuk menggagalkan program nuklirnya, Senin (21/5). Rancangan Undang-Undang (RUU) itu ditujukan bagi Korps Garda Revolusi Iran. RUU tersebut mengharuskan perusahaan perdagangan di bursa saham AS memutuskan hubungan bisnis dengan Iran.

Sanksi terhadap perusahaan energi dan uranium bersama Iran juga akan diperluas. Sanksi untuk perusahaan National Iranian Oil Co and National Iranian Tanker Co akan diperpanjang. Dengan begitu, akan menutup celah kedua perusahaan tersebut untuk terus menjual minyak.

RUU ini juga menolak visa dan melakukan pembekuan aset terhadap individu dan perusahaan yang memasok teknologi ke Iran, seperti gas air mata, peluru karet, dan peralatan represif lainnya. RUU tersebut telah dirumuskan selama satu pekan dan disetujui Partai Demokrat dan Partai Republik. Parlemen akan menyerahkan sanksi baru itu ke badan legislatif pada Desember.

Baik AS maupun komunitas internasional telah memberlakukan sanksi keras terhadap Iran atas program pengembangan nuklirnya. "Perlu adanya kebijakan komprehensif yang bertujuan mengakhiri upaya Iran membuat senjata nuklir," kata Pemimpin Minoritas Senat, Mitch McConnell, dalam sebuah pernyataan.

Sanksi akan dikenakan pada perusahaan yang terlibat dalam usaha patungan dengan Iran dalam produksi, pertambangan atau transportasi uranium. Individu yang setuju meninggalkan proyek tersebut dalam waktu enam bulan akan dibebaskan dari hukuman.

Individu atau perusahaan yang melakukan transaksi dengan Korps Garda Revolusi meskipun melalui barter juga akan dikenakan sanksi. Sanksi juga berlaku bagi jasa pengiriman atau asuransi yang mengirimkan bahan yang berkaitan dengan nuklir dan kegiatan terorisme. 

Mantan analis CIA untuk Timur Dekat dan kawasan Teluk Persia, Paul Pillar, mengatakan sanksi bisa menjadi kontraproduktif menjelang pembicaraan program nuklir Iran di Baghdad. Iran bisa berpikir bahwa Barat tidak tertarik membuat kesepakatan nuklir. "Yang dibutuhkan sekarang adalah meyakinkan Iran bahwa jika mereka membuat konsesi sanksi akan mereda," kata Pillar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika