REPUBLIKA.CO.ID, LONDON-- Amnesty Internasional (AI) mengatakan bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah gagal dalam peranannya memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Rabu. Menurut AI, DK PBB juga gagal mengambil tindakan memelihara kemanusiaan dengan membiarkan setidaknya 9.000 warga sipil tewas di Suriah.
AI mengatakan DK PBB tidak mampu mencapai tujuannya dan gagal menandingi keberanian para pemrotes di seluruh dunia. AI juga menyebut tidak ada dukungan nyata dari banyak negara di dunia yang pada bulan-bulan pertama pergolakan Arab 2011 vokal menentang kekerasan. Kini, sebagian besar pemimpin internasional menutup mata akan pelanggaran HAM yang terjadi.
Sekretaris Jenderal AI, Shalil Shetty mengatakan, DK PBB harus segera direformasi sehingga hak veto tidak digunakan untuk menghentikan penyelidikan dan hukuman terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. "DK PBB gagal dalam kepemimpinannya, contoh kasus adalah tragedi di Suriah,"kata Shetty.
Menurutnya, veto berulang-kali dijatuhkan oleh pengekspor senjata utama Rusia dan Cina sehingga membuat DK PBB nampak tidak berguna sebagai pelindung perdamaian dunia. Ia menginginkan mekanisme hak veto di DK PBB diubah karena tidak dapat diterima. Brasil, Jerman, India dan Jepang (G4) mendukung satu sama lain untuk menjadi anggota tetap DK PBB. Namun demikian, reformasi DK memerlukan persetujuan dari dua pertiga negara anggota PBB.
Selain itu, Amnesty International menyerukan ditandatanganinya suatu pakta mengenai perdagangan senjata global (Arms Trade Treaty) pada waktu PBB bersidang pada bulan Juli. Penandatanganan tersebut merupakan suatu ujian bagi para pemimpin dunia untuk menempatkan hak diatas profit yang didapatkan.
Menurut Shetty, lima anggota DK PBB -Amerika Serikat, Inggris, Cina, Rusia dan Pranci- membukukan sekitar 70 persen dari perdagangan senjata global. "Pertemuan nantinya menjadi ujian bagi para pemimpin dunia untuk menempatkan hak di atas keuntungan,"katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
