Jumat 25 May 2012 12:02 WIB

Utusan Suriah: Misi PBB tak Bisa Peroleh Rekening Bank

Presiden Suriah, Bashar Al-Assad.
Foto: AP
Presiden Suriah, Bashar Al-Assad.

REPUBLIKA.CO.ID, PBB, NEW YORK - Duta Besar Suriah untuk PBB, Kamis (24/5), Bashar Ja'afari mengatakan misinya tak bisa membuka rekening bank AS akibat sanksi yang dijatuhkan atas negerinya gara-gara serangan 14-bulannya terhadap oposisi.

Tahun lalu, beberapa bank AS tiba-tiba menutup rekening sejumlah misi diplomatik dan diplomat asing akibat tingginya biaya pemantauan kegiatan keuangan guna mencegah pencucian uang dan dukungan keuangan bagi kegiatan teror.

Duta Besar Suriah Bashar Ja'afari memberitahu komite anggaran PBB bahwa akibat penutupan rekening misinya tahun lalu itu, misi tersebut mencari dan menemukan bank baru di Washington.

"Bank baru ini sekarang telah menutup rekening kami secara tak terduga dan delegasi Suriah sekarang tak memiliki rekening bank di sini di negara tuan rumah," katanya. "Kami sekarang menghadapi sejumlah kesulitan saat kami mencari bank lain. Semua bank yang telah kami hubungi telah menolak untuk membuka rekening buat delegasi kami."

"Kami ingin mengingatkan negara tuan rumah mengenai kewajibannya sehubungan dengan jaminan suasana yang layak bagi negara anggota sehingga negara anggota itu dapat melaksanakan kegiatan mereka yang berkaitan dengan PBB," katanya.

Ja'afari mendesak pemerintah AS dan Sekretariat PBB menemukan 'penyelesaian cepat' bagi masalah tersebut, yang ia katakan menghalangi misi melaksanakan fungsinya, demikian laporan Reuters. Misi AS belum mengeluarkan komentar.

Ia menuduh sanksi sepihak sebagai pangkal masalah itu. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menjatuhkan sejumlah sanksi atas Damaskus karena pertumpahan darah di Suriah. Mereka menuduh serangan pemerintah Presiden Bashar al-Assad atas pemrotes sebagai penyebab pertumpahan darah tersebut atas pemrotes yang memulai kegiatan mereka secara damai tapi telah kian melibatkan militer.

Negara Barat telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk juga menjatuhkan sanksi, tapi Rusia dan China telah menolak gagasan tersebut. "Oleh karena itu, kami tak bisa menerima penyerahan dana yang memadai untuk mencakup biaya delegasi kami dengan dasar harian," katanya.

"Jadi, kami tak bisa mempertahankan komitmen keuangan kami buat organisasi tahun ini. Ini benar-benar situasi yang tak masuk akal," kata Ja'afari.

sumber : Antara/Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement