REPUBLIKA.CO.ID, GAZA - Rakyat Palestina di Jalur Gaza yang dikuasai Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) mengikuti secara seksama hasil pemilihan presiden di Mesir. Pemilu itu yang pertama setelah kerusuhan yang menggulingkan mantan presiden Hosni Mubarak pada 2011.

Media Palestina telah melaporkan pemilihan presiden Mesir. Presiden ini nantinya bakal memegang kepentingan besar dalam bidang politik. Mesir menengahi banyak kesepakatan antara Palestina dan Israel.

Jalur Gaza, yang dikuasai oleh HAMAS sejak Juni 2007 berada di bawah pemerintahan Mesir, sampai Israel merebut daerah kantung tersebut pada 1967. Pejabat HAMAS dan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) di Tepi Barat Sungai Jordan enggan secara jelas memperlihatkan sikap mereka mengenai calon presiden Mesir dan pada saat yang sama memuji cara pemilihan itu diselenggarakan.

Abbas Zaki, anggota komite sentral Partai Fatah, pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Ahad (27/5), memberitahu Xinhua, yang dipantau Antara di Jakarta, Senin (28/5) bahwa sikap Palestina terhadap Mesir tegas dan jelas. "Rakyat Palestina akan menghormati pilihan rakyat Mesir."

Sementara itu Saeb Erekat, Kepala Perunding Perdamaian Palestina, menyeru negara Barat untuk menghormati pilihan demokratis rakyat Mesir dan berhenti menghalanginya dengan dalih apa pun. Ia memuji pemilihan umum tersebut sebagai transparan dan demokratis.

Menurut hasil tak resmi, calon presiden dari Ikhwanul Muslimin, Mohamed Moursi, unggul dalam pemungutan suara. Sebanyak 12 calon bersaing dan Moursi akan bertarung melawan mantan perdana menteri Ahmed Shafiq dalam pemungutan suara babak kedua pada Juni.

Saleh el-Bardaweel, pemimpin senior HAMAS di Jalur Gaza, memberitahu Xinhua pada Ahad bahwa setiap pilihan yang dibuat oleh rakyat Mesir tentu saja akan disambut oleh HAMAS dan rakyat Palestina. "Semua yang kami inginkan ialah melihat Mesir hidup dalam kedamaian dan ketenangan dan rakyatnya dapat menyampaikan pendapat mereka secara bebas," kata pejabat HAMAS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika