REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Polisi Irak akan mengambil alih tanggung jawab keamanan di Baghdad dari militer mulai Juli. Hal ini diumumkan pada Selasa (29/5), seperti dilansir AFP dan dipantau Antara, Rabu (30/5). Sebelumnya, pengambilalihan itu ditunda beberapa kali, karena polisi diragukan kemampuannya dalam menangani masalah keamanan.

"Komite keamanan dewan provinsi Baghdad mengumumkan bahwa tanggung jawab keamanan di ibu kota akan diserahkan sepenuhnya kepada pasukan Kementerian Dalam Negeri pada Juli," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan di situs beritanya.

Ketua komite itu Abdelkarim al-Zirab mengatakan dalam pernyataan tersebut, tentara akan ditarik keluar dari kota itu dan ditempatkan di lokasi-lokasi dekat pintu gerbang Baghdad untuk mengamankan daerah-daerah sekitarnya. Tentara dan polisi saat ini ditempatkan di pos-pos pemeriksaan dan sejumlah posisi lain untuk mengamankan ibu kota Irak.

Namun, militer melakukan pengamanan utama di Zona Hijau yang dijaga sangat ketat, dimana kantor pusat pemerintah Irak berada. Tidak jelas apakah semua tentara akan ditarik dari Baghdad atau apakah beberapa prajurit tetap berada di dalam kota itu.

Pemerintah Irak telah beberapa kali merencanakan penyerahan tanggung jawab keamanan kepada polisi. Yang terakhir dengan batas waktu pada 2011. Namun rencana-rencana itu berulang kali ditunda karena kekhawatiran polisi belum mampu menangani keamanan perkotaan.

Sejak invasi yang dipimpin AS pada 2003, pasukan keamanan Irak, khususnya militer, dipusatkan untuk menumpas kekerasan dalam negeri. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kemampuan mereka untuk menghadapi ancaman eksternal. Pengumuman mengenai penyerahan tanggung jawab keamanan Baghdad kepada polisi itu disampaikan di tengah meningkatnya kekerasan di Irak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika