REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Ketua Uni Afrika, Thomas Boni Yayi, pada Rabu (30/5) mengusulkan pembentukan satu pasukan dukungan PBB untuk melakukan intervensi di Mali. Negara itu jadi tempat gerilyawan-gerilyawan Islam dan Tuareg mengumumkan kemerdekaan di daerah utara.

"Kami mengusulkan agar Uni Afrika (AU) memperkuat posisinya sehingga Dewan Perdamaian dan Keamanan dapat mengajukan masalah itu kepada Dewan Keamanan PBB," kata Presiden Benin itu di Paris, seperti dilansir AFP. Dialah yang mengusulkan satu pasukan Afrika dukungan PBB.

"Kita dapat mengambil contoh dari Somalia, di mana pasukan Uni Afrika beroperasi dengan dukungan PBB. Kita dapat mencontoh ini. Penyelesaian (militer) ini harus dicapai melalui dialog, tetapi jangan berlangsung terlalu lama. Kita tidak ingin satu Afghanistan di Afrika Barat. Masalah stabilitas bukannya tidak dapat dirundingkan," kata Boni Yayi, yang Selasa bertemu dengan Presiden Prancis Francois Hollande.

Gerilyawan Tuareg menimbulkan kembali perjuangan bagi otonomi puluhan tahun dengan satu serangan besar-besaran pertengahan Januari. Banyak dari mereka mantan anggota pasukan Muammar Gaddafi di Libya dan pulang membawa senjata-senjata berat ke kampung halamannya.

Satu kudeta oleh kelomok perwira rendah menggulingkan pemerintah di Bamako 22 Maret, menuduhnya tidak kompeten dalam menangani gerilyawan Tuareg yang memberontak. Akan tetapi kudeta itu hanya membuka jalan bagi Tuareg, kelompok Islam Ansar Dine-- yang diperkirakan memiliki hubungan dengan Al-Qaidah dan kelompok kriminal untuk menduduki daerah luas Mali utara, satu daerah lebih luas dari pada Prancis.

Kelompok utama gerilyawan Tuareg Front Pembebasan Nasional Azawad (FNLA), dan Ansar Dine (Pembela Agama) bergabung mengumumkan kemerdekaan negara Islam Azawad di Mali utara Sabtu. Tetapi satu perdebatan menyangkut hukum Islam muncul dalam 48 jam dan dua kelompok itu tetap mengalami jalan buntu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika