REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Amerika Serikat dan sekutu utamanya di Asia, yakni Jepang dan Korea Selatan Sabtu sepakat mendukung upaya-upaya untuk mencegah setiap ancaman senjata nuklir Korea Utara, kata para pejabat.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Leon Panetta bertemu dengan timpalannya Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Kwan Jin, dan tokoh senior parlemen Wakil Menteri Pertahanan Jepang Shu Watanabe di sela-sela konferensi keamanan regional di Singapura.
"Para menteri menegaskan kembali bahwa perilaku provokatif Korea Utara mengancam semua ketiga negara dan akan menghadapi solidaritas dari ketiga negara," kata ketiga petinggi pertahanan dalam pernyataan bersama setelah pertemuan mereka.
"Mereka sepakat untuk terus memperkuat koordinasi kebijakan trilateral untuk menangkal provokasi Korea Utara."
Penenggelaman Pyongyang atas kapal perang Cheonan Korea Selatan, penembakan terhadap Pulau Yeonpyeong Korea Selatan pada tahun 2010 dan peluncuran peluru kendali pada April "menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas Semenanjung Korea, Asia Timur Laut, dan dunia," kata pernyataan itu.
"Korea Utara perlu memahami bahwa ia tak akan mencapai apa-apa dengan ancaman itu atau dengan provokasi itu, dan bahwa perilaku seperti itu hanya akan memperdalam isolasi internasional," katanya menambahkan.
Ketiga pejabat pertahanan menghadiri konferensi akhir pekan ini di Singapura yang disebut Dialog Shangri-La yang berakhir pada Minggu.
Sebelum pertemuan tiga menteri, kepala pertahanan AS mengatakan Washington akan mempertahankan kehadiran pasukannya dengan kekuatan penuh di Korea Selatan, meskipun terdapat tekanan anggaran di dalam negerinya.
"Kami juga meningkatkan kecerdasan dan berbagi informasi kami dengan Republik Korea - berdiri tegak melawan provokasi bermusuhan Korea Utara sambil mengolah aliansi dengan kemampuan baru untuk memenuhi tantangan dunia," kata Panetta dalam satu pidato di konferensi.
Saat ini terdapat sekitar 28.500 tentara Amerika Serikat ditempatkan di Korea Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika