REPUBLIKA.CO.ID, BUENOS AIRES -- Wakil Presiden Argentina Amado Boudou (48 tahun) diduga terlibat dalam skandal korupsi. Ia dituduh menyalahgunakan dana kontrak sebesar 55 juta dolar AS. Kontrak pencetakan uang negara tersebut diduga dialihkan nutuk mitra rahasia melalui perusahaan bayangan. Dana itu ia gunakan untuk membiayai perjalanan wisata bersama teman dan keluarganya.
Boudou mengatakan skandal itu adalah temuan media dan pengadilan. Menurutnya, ada rencana licik untuk menghubung-hubungkannya dengan orang yang tidak ia kenal.
Namun, para penentang mengatakan telah ada upaya untuk menutupi skandal itu dan memperlihatkan adanya impunitas. Skandal itu memunculkan kekhawatiran mengenai pemerintah yang tampaknya gagal untuk menstabilkan perekonomian dan menjaga bisnis tetap berjalan.
Jaksa mengatakan, mereka menemukan bukti yang cukup untuk menyelidiki tentang pengayaan ilegal, pencucian uang dan tuduhan yang diarahkan pada Boudou, kekasihnya, sahabatnya dan seorang pengacara misterius. Seorang hakim investigasi sedang mempertimbangkan tuntutan pidana yang mengarah pada larangan seumur hidup dari jabatan publik.
Pengadilan di Argentina biasanya lamban dalam menangani sebuah kasus. Majelis hakim yang menangani kasus ini telah dipecat. Menjatuhkan dakwaan sepertinya tidak bisa karena Presiden Cristina Fernandez memiliki kontrol yang kuat terhadap kongres.
Kelemahan kongres dan pengadilan ini diekspos oleh media. Boudou disinyalir memiliki hubungan dekat dengan perusahaan induk percetakan uang The Old Fund. Namun, Boudou membantahnya.
Beberapa pemerintah Amerika Latin menyatakan perang terhadap korupsi. Chili mengambil tawaran kontrak senilai lebih dari 150 dolar AS melalui sistem pengadaan online yang transparan. Presiden Brasil Dilma Rousseff telah memecat tujuh menterinya karena tuduhan korupsi tanpa menunggu penyelidikan resmi.
Fernandez sejauh ini belum berkomentar dan ia juga belum berencana akan memecat Boudou yang akan mendukungnya dalam pemilu 2015. Boudou tidak bergerak sendiri. Bersamanya ada pemimpin lembaga perpajakan Argentina, bank sentral dan sejumlah pejabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika