REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW - Pemerintah reformis Myanmar meluncurkan penyelidikan resmi atas kekerasan sektarian, kata media pemerintah, Kamis (7/6). Pemerintah berjanji menghukum mereka yang bertanggung jawab.

Sebanyak 10 Muslim tewas di negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh, Ahad lalu. Mereka terbunuh oleh massa yang marah karena perkosaan dan pembunuhan seorang perempuan setempat yang diduga dilakukan tiga pria Muslim.

Serangan terhadap Muslim mengancam upaya rekonsiliasi sejak reformasi politik tahun lalu. Meskipun telah ada sejak puluhan tahun lalu, Muslim masih dianggap sebagai orang asing oleh warga asli Myanmar.

Pemerintah yang jarang melempar komentar publik mengenai kerusuhan sipil, mengatakan telah membentuk sebuah komite khusus menyelidiki perselisihan sektarian dan berharap mengetahui temuannya pada akhir Juni.

 "Telah terjadi tindakan terorganisir, tanpa hukum dan anarkis yang dapat membahayakan perdamaian, stabilitas dan aturan hukum di negara bagian Rakhine pada Mei dan Juni," tulis sebuah pernyataan di halaman depan surat kabar corong pemerintah The New Light of Myanmar. Tiga pria Muslim asal Bengali yang dicurigai telah ditahan, menurut surat kabar milik pemerintah.

Penyelidikan akan dipimpin oleh Wakil Kementerian Dalam Negeri Brigadir Jenderal Kyaw Myint Zan. Komite bertujuan menyingkap kebenaran dan mengambil tindakan hukum.

Dengan kekhawatiran akan kekerasan lebih lanjut, pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, Rabu, mendesak penduduk yang mayoritas pemeluk Budha menunjukkan simpati dengan kaum Muslim sebagai minoritas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika