REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Laut Cina Selatan hingga saat ini masih dipermasalahkan. Sejumlah negara seperti Cina, Filipina, dan Vietnam saling berebut wilayah di kawasan tersebut selama berabad-abad. Negara-negara tersebut mengklaim memiliki kedaulatan atas kawasan laut dan wilayah di kepulauan Paracel dan Spratly.

"Masalah Laut Cina Selatan tidak akan pernah selesai sampai kiamat," ujar Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Politik, Dewi Fortuna Anwar, dalam acara Diskusi tentang Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Asia Tenggara di Jakarta, Kamis (6/6).

Masalah tersebut tidak akan pernah selesai karena tidak akan ada satu negara pun yang mau memberikan satu pulau kecil sekali pun. "Apalagi pihak yang terlibat banyak sekali," ujar Dewi.

Menurut dia, yang bisa dilakukan hanyalah mengelola wilayah tersebut dan mengelola pertikaian agar tidak menjadi konflik terbuka. Hal itu diupayakan ASEAN melalui 'dedication of conduct to China Sea yang berisi 'Setiap negara yang bertikai di Laut Cina Selatan harus menghindari tindakan kekerasan'.

Dewi menambahkan, pihaknya akan mengupayakan dibuatnya code of conduct atau kode perilaku lain melalui ASEAN yang lebih mengikat. "Sehingga jika ada konflik, tidak dibenarkan ada kekerasan," ujar dia.

Konflik tersebut juga bisa dikelola menjadi kerja sama. Ia mengingkatkan bahwa kerja sama Uni Eropa terjadi karena adanya Perang Dunia II. ASEAN juga tercipta karena adanya konfrontasi. Ia juga mengatakan, tidak akan ada upaya untuk membangun arsitektur wilayah tanpa kekhawatiran terhadap ancaman.

"Konflik bisa dikelola menjadi energi politik positif untuk mengembangkan kerjasama," ujar Dewi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika