REPUBLIKA.CO.ID, JAKARA - Hubungan fisik ASEAN membutuhkan peningkatan infrastruktur publik sehingga konektivitas ASEAN bisa terwujud. Pandangan itu disampaikan Direktur Transportasi Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prihartono.
"Utamanya adalah peningkatan infrastruktur publik, selain itu perlu juga ditingkatkan fasilitas logistik, serta harmonisasi hukum kerja dan memelihara budaya inovasi," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (8/6).
Ia menjelaskan, konektivitas ASEAN memiliki beberapa proyek strategis. Salah satunya yakni upaya membangun sistem jaringan jalan yang disebut dengan "ASEAN Highway Network" yang dikerjakan oleh Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Selain itu pembangunan jalur kereta api Kunming ke Singapura, pembangunan transportasi kelautan juga dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Di samping ada pula pembangunan sistem transportasi antarmoda untuk mengembangkan pusat transportasi ASEAN di daerah Asia Timur.
"Isu-isu strategis tersebut menunjukkan adanya aktivitas yang seiring sejalan, yang saat ini tengah dilakukan oleh negara-negara ASEAN," jelasnya. Ia mengatakan, menurut pandangan Indonesia yang termasuk dalam proyek-proyek prioritas adalah penyelesaian ASEAN Highway Network (AHN) dan rute angkutan transportasi, interkoneksi Melaka-Pekan Baru dan Kalimantan Barat-Serawak, serta Masterplan penentuan jaringan pelayaran dan pelayaran pendek kelautan.
"Untuk proyek-proyek tersebut, perlu rekomendasi rencana tindak lanjut agar menjadi masukan bagi aktivitas yang sedang dilakukan saat ini, dan untuk menyiapkan rencana aksi untuk masa yang akan datang," ujarnya.
Sebelumnya, negara anggota ASEAN sepakat untuk membangun sistem transportasi bersama agar konektifitas ASEAN pada 2015 bisa terwujud. Untuk menyiapkan itu, pemerintah meningkatkan kualitas sarana maupun prasarana seluruh moda transportasi nasional, sehingga bisa bersaing secara global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika