REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemilihan parlemen putaran pertama Prancis yang digelar, Ahad (10/6), diperkirakan akan dimenangkan oleh kaum kiri. Pemilihan ini sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan Presiden Francois Hollande.
Pemilihan mempertaruhkan 577 kursi di Majelis Nasional dan majelis rendah. Senat dan majelis tinggi parlemen Prancis kini berada di bawah kekuasaan sayap kiri.
Tempat pemungutan suara dibuka pukul 08.00 waktu setempat atau 02.00 WIB. Hujan di seluruh wilayah Prancis mewarnai sepanjang hari itu. Pemungutan suara ditutup pukul 20.00 waktu setempat.
Setelah melewati pemilihan umum presiden dua putaran, tampaknya rakyat Prancis mulai merasa lelah untuk kembali terlibat dalam pemilihan parlemen dua putaran. "Keseluruhan proses ini terlalu lama," kata salah satu pemilih Jean-Louis Bertrandy (76 tahun) saat ditemui di luar tempat pemungutan suara di Paris.
Salah satu kandidat di kota pelabuhan selatan Marseille adalah Marie-Arlette Carlotti. Ia harus memenangkan satu kursi untuk tetap menjabat sebagai menteri bagi penyandang cacat di bawah pemerintahan sementara yang ditetapkan Hollande pada pertengahan Mei.
Pemilu putaran kedua akan dilakukan pada 17 Juni untuk menentukan susunan majelis yang dipimpin Hollande pada awal masa jabatan lima tahun. Susunan majelis baru diharapkan dapat bekerja sama dalam program pelaksanaan pajak dan pembangunan.
Hollande telah berjanji akan menghapuskan lonjakan pengangguran dan krisis pemerintah tanpa melakukan pemotongan dana kesejahteraan publik dan penghematan seperti yang dilakukan Yunani. Mei lalu, Hollande dan para menterinya setuju memotong gaji mereka sebesar 30 persen.
"Dia melakukan apa yang ia harus lakukan. Dia menepati janji," kata pensiunan Michael Naiditch yang berencana memilih garis keras sayap kiri di konstituensi Paris.
Hollande membutuhkan semua bantuan yang ada untuk melobi para pemimpin Eropa, termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel untuk melakukan lebih banyak bagi pertumbuhan ekonomi. Sosialis 57 tahun tersebut menginginkan perumusan ulang perjanjian fiskal karena perlu adanya langkah-langkah pro pertumbuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika