REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Puluhan ribu pemrotes berunjuk rasa di Moskow, Selasa (12/6) menentang masa jabatan ketiga Presiden Vladimir Putin. Aksi unjuk rasa itu juga dilakukan, walau sehari sebelumnya aparat kepolisian menindak keras para pemimpin pengunjuk rasa.
Massa yang sebagian besar pemuda, banyak mengenakan simbol gerakan itu pita-pita putih, bergerak dari dari Taman Pushkin. Putin dalam pidato untuk memperingati hari libur nasional Rusia menyatakan bahwa kerusuhan tidak akan ditoleransi.
Satu penyelenggara aksi itu menyatakan aksi yang disebut Gerak Jalan Jutaan orang itu dihadiri lebih dari 100 ribu orang. Berbeda lagi dengan perhitungan polisi. Mereka memperkirakan pengunjuk rasa sekitar 18 ribu orang. Namun, dari yang ditampilkan di media elektronik, jumlahnya dua kali lipat dari yang diperkirakan polisi.
Menurut pemberitaan AFP, protes itu dilakukan sehari setelah rumah-rumah para pemimpin mereka digeledah dalam satu tindakan keras polisi yang dikecam Washington. Tindakan itu juga memicu kecemasan akan ada satu usaha bagi bekas agen KGB itu untuk kembali menghambat reformasi.
Hampir semua pemimpin utama protes yang diusahakan melalui jejaringan sosial absen karena mereka diperiksa para penyelidik. Tetapi Putin Selasa tidak mengizinkan Rusia dilanda kerusuhan sosial selama masa jabatan enam tahunnya ke depan.
"Kita tidak dapat menerima sesuatu yang melemahkan negara kita atau memecah belah masyarakat. Kita tidak dapat mentoleransi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang membawa pada keguncangan soaial dan ekonomi," kata Putin dalam satu pidato televisi memperingati hari libur nasional Rusia.
Para pengamat menganggap gerakan protes yang mulai timbul itu sebagai tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin kuat itu selama kekuasaan 12 tahun sebagai presiden dan kemudian sebagai perdana menteri. Putin lebih senang memperlakukan aksi protes itu dibubarkan dan berulang-ulang menuduh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membantu menghasut unjuk rasa melalui pemberian dana secara tidak langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika