REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta Jumat menelepon penguasa militer Mesir Marsekal Hussein Tantawi untuk menekankan perlunya mempercepat transisi politik Mesir, kata Pentagon.
Panetta menelepon Tantawi "untuk membicarakan kejadian-kejadian di Mesir sekarang, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai parlemen Mesir," kata Pentagon dalam satu pernyataan.
"Menhan Panetta menyoroti pentingnya mempercepat transisi politik Mesir, termasuk menyelenggarakan pemilihan legislatif baru secepat mungkin."
Tantawi menanggapi imbauan itu " dengan menegaskan kembali" komitmen Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata yang berkuasa "untuk menyelenggarakan pemilihan presiden yang bebas dan jujur sesuai rencana dan mengalihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis pada 1 Juli," kata pernyataan penguasa militer.
Kedua pemimpin itu "sepakat tentang pentingnya hubungan strategis AS-Mesir," sementara Panetta menegaskan "perlunya menjamin satu transi penuh dan damai ke demokrasi."
Panetta juga mengatakan "ia ingin bekerja sama dengan pemerintah baru Mesir untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama kita," kata pernyataan itu.
Sebelumnya Menlu AS Hillary Clinton menyerukan pengalihan penuh kekuasaan kepadap para pejabat sipil yang terpilih di Mesir.
Deplu dalam satu pernyataan terpisah mengatakan keputusan pengadilan memerintahkan pembubarann parlemen adalah "menyulitkan" dan sedang mempelajari dampak-dampaknya.
"Kami terus memantau situasi di Mesir," kata juru bicara Deplu Victoria Nuland.
"Jika dalam fakta bahwa keputusan itu diperlukan untuk pemilihan parlemen baru harapan kami adalah pemilu dilakukan segera dan hasilnya mencerminkan keinginan rakyat Mesir," kata Nuland.
Mesir Sabtu memulai pemilihan presiden putaran kedua selama dua hari yang melibatkan mantan perdana menteri Ahmed Shafiq menghadapi kandidat Ikhwanul Muslimin Mohammed Mursi.
Pemungutan suara itu dilakukan setelah dua keputusan pengadilan yang kontroversial Kamis yang mengizinkan pencalonan Shafiq kendatipn perannya dalam pemerintah lama, dan membubarkan parlemen terpilih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika