REPUBLIKA.CO.ID, KIDAL - Pemimpin kelompok Islam, Anshar Dine, di Mali utara telah menolak setiap bentuk kemerdekaan di separuh wilayah Mali utara dan telah berikrar akan menggolkan rencana pemberlakuan hukum Syari'ah di seluruh negara Afrika Barat tersebut.
Pendirian Iyad Ag Ghali dapat memperdalam percekcokan antara kelompoknya dengan gerilyawan separatis Tuareg, Gerakan Nasional bagi Pembebasan Azawad (MNLA), sebab keduanya bersaing memperebutkan kekuasaan atas wilayah gurun tersebut.
"Kami tak meminta terlalu banyak: cuma penerapan hukum Syari'ah di wilayah Mali selatan dan dan utara. Kami orang Mali dan kami menentang perpecahan Mali," kata Ag Ghali di dalam satu wawancara di Kota Kidal, yang dikuasai gerilyawan di Mali utara, Jumat (15/6).
Anshar Dine dan MNLA menguasai tiga wilayah Mali utara, sekitar dua-per tiga negeri tersebut, pada awal April, setelah pasukan pemerintah Mali tak memilik komandan setelah kudeta 22 Maret.
Meskipun MNLA memproklamasikan negara Azwad di wilayah yang didudukinya, Anshar Dine --yang juga memiliki hubungan dengan sayap Al Qaida di Afrika utara, menolak gagasan itu. Anshar Dine menyatakan tujuannya ialah penerapan hukum Syari'ah di seluruh Mali, demikian laporan Reuters.
Setelah beberapa pekan pendudukan bersama atas Kidal, Gao dan Timbuktu, kedua kelompok tersebut mengumumkan penyatuan pada akhir Mei. Tapi kesepakatan itu tak pernah dituntaskan akibat perbedaan mengenai penerapan hukum Syari'ah.
Kedua kelompok tersebut terlibat baku-tembak di dekat Timbuktu dua pekan lalu. "Anshar Dine mengingini penyatuan semua saudara di Mali dengan dasar Islam, yang menjadi dasar hidup kita," kata tokoh yang berusia 57 tahun itu dan sempat menjadi Konsul Jenderal Mali di Arab Saudi.
Negara Barat dan Afrika telah memperingatkan mengenai ancaman yang meningkat akibat kevakuman kekuasaan di Mali bagi negara tetangga. Banyak orang mengatakan campur tangan asing diperlukan untuk merebut kembali kendali wilayah utara, yang memiliki luas seukuran Prancis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika