REPUBLIKA.CO.ID, OSLO - Pemerintah Myanmar berencana membebaskan lagi tahanan politik pada awal bulan depan. Rencana itu disampaikan seorang menteri pada Senin (18/6) di Norwegia, tempat pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi berkunjung empat hari.

Saat berbicara di antara muktamar Oslo, tempat Suu Kyi berpidato, menteri itu juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Thein Sein terikat pada demokrasi seperti peraih Nobel Perdamaian.

"Kami juga bergerak ke jalan menuju demokrasi," kata Menteri Perindustrian U Soe Thane, "Kami ke arah sama, secara kiat berbeda, strategi benar, pada jalur sama, dalam perahu sama."

Kedatangan Suu Kyi di Eropa, tempat ia melakukan lawatan ke lima negara mendapat sambutan bak pahlawan. Itu adalah kunjungan perdana setelah bertahun-tahun dalam tahanan rumah dan kucillan. "Saya bangga padanya. Wanita Myanmar di Eropa. Itu baik."

Saat ditanya tentang seruan Suu Kyi dalam pidato Nobel-nya pada Sabtu bagi pembebasan sisa tahanan politik penguasa lalu, ia mengatakan, "Anda lebih baik melihat pada Juli. Mungkin, mungkin. Saya bukan pembuat keputusan."

Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji hal untuk memastikan tidak ada orang bersalah melakukan pidana kekerasan dibebaskan. "Kami berpikir membebaskan sisa mereka. Pemikiran, bukan perintah. Upaya itu sedang berjalan," katanya.

Tentang ekonomi, ia menyatakan pemerintah bersikap sama dengan Suu Kyi bahwa modal asing pada masa mendatang, seperti hukuman Barat dikurangi, harus dibuat secara etis, berkelanjutan dan terbuka.

Pemimpin G8 pada tengah Mei memuji upaya luar biasa Presiden Thein Sein dan pemimpin pendukung demokrasi Aung San Suu Kyi dalam melakukan perubahan demokratik di Myanmar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika