REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO-- Ikhwanul Muslimin menyerukan masyarakat Mesir untuk melakukan protes, karena hasil publikasi resmi pemilihan presiden tak kunjung keluar. Mereka menganggap ini merupakan 'Kudeta' oleh para jenderal yang berkuasa.

The Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), telah menjamin diri mereka untuk mengambil alih kekuasaan termasuk mengontrol anggaran dan tentara. Mereka berjanji akan menyerahkan kewenangan pada pemerintah sipil akhir bulan mendatang.

Salah satu jenderal SCAF Mohammed al-Assar mengatakan, akan ada sebuah 'upacara besar' untuk menandai transisi. Dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil di Mesir.

"Kami tak kan bosan meyakinkan semua orang, bahwa kami akan menyerahkan kekuasaan sebelum akhir Juni," kata al-Assar, seperti dilansir Aljazeera, Selasa (19/6).

Menurut surat keputusan yang dikeluarkan Ahad malam, SCAF akan mempertahankan otoritas atas anggaran dan tentara hingga parlemen baru terpilih. Keputusan tersebut bahkan akan membatasi, kekuasaan presiden baru sebagai komandan tertinggi. SCAF menyatakan, presiden hanya dapat menyatakan perang setelah mendapat persetujuan dewan militer.

Kepala Dewan Penasehat SCAF Sameh Ashour mengatakan, presiden baru mungkin hanya memiliki waktu pendek dan akan diganti setelah adanya konstitusi baru. "Presiden mendatang akan menempati kantor untuk jangka waktu singkat, baik ia setuju atau tidak," kata Ashour.

Hingga saat ini memang belum ada kepastian mengenai siapa presiden Mesir berikutnya. Meski telah hampir 24 jam Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Mesir tutup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika