REPUBLIKA.CO.ID, KUWAIT CITY-- Perdana Menteri Kuwait, Syeikh Nasser al-Mohammad al-Sabah dan jajaran pemerintahannya mengundurkan diri pada Senin (25/6) setelah mendapatkan tekanan dari demonstran dan oposisi atas tuduhan korupsi.
Negara penghasil minyak itu sebelumnya tak bergejolak setelah gelombang Arab Spring menumbangkan empat pimpinan di wilayah Tumur Tengah. Namun ketegangan menguat pada satu bulan terakhir saat oposisi dan demonstran menyerbu kompleks parlemen untuk menuntut pengunduran diri Syeikh Nasser.
"Kami memutuskan untuk mengundurkan diri demi kepentingan nasional dan menghindari kekacauan yang semakin besar," ungkap Nasser seperti disiarkan televisi lokal.
Tekanan kepada pemerintah dilakukan kelompok opoisi setelah Nasser dan pemerintahannya membekukan parlemen dan dicap sebagai langkah inkonstitusional.
Kuwait sebelumnya berada dalam pertarungan politik antara pemerintah yang didominasi anggota keluarga Al Sabah dan 50 orang anggota parlemen yang mendukung mereka.
Emir Kuwait yang melantik semua anggota kabinet termasuk Perdana Menteri menerima pengunduran Nasser, setelah pekan lalu Emir mengatakan ia tidak akan mengizinkan Nasser dan kabinetnya mengundurkan diri dan menyebut hari itu sebagai 'Hari Berduka'.
Parlemen menyebutkan perlu waktu tiga bulan untuk membentuk pemerintahan baru dan selama belum terpilih kegiatan parlemen dengan pemerintah akan dibekukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
